Dari kiri - Beny Prastya (EPPI) Bima Nuryawan (WWI Kediri), Adi Suwignyo (Kadisparbud), Ari Purnomo Adi (Koordinator ARPL), Eko (Cabang Dinas Kehutahan Trenggalek), dan Fathurahman (GNDP) usai berdiskusi terkait Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Air. foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Aliansi Relawan Peduli Lingkungan (ARPL) Kediri terus bergerilya demi memperjuangkan Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Air. Selasa (4/5) malam, ARPL melakukan silaturahim dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Ir. Adi Suwignyo, M.Si.
Bertempat di My Home Caffe yang ada di seputaran Simpang Lima Gumul, pertemuan tersebut berlangsung dengan santai. Adi Suwignyo atau biasa dipanggil dengan sebutan Pak Wik adalah seorang birokrat kawakan.
Koordinator ARPL Kediri dr. Ari Purnomo Adi menjelaskan, pihaknya sengaja menemui Kepala Disparbud Kediri karena pembahasan draf Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Air ada hubungannya dengan wisata air dan kearifan lokal.
"Lebih-lebih Pak Wik sebelum menjabat sebagai Kepala Disparbud Kabupaten Kediri, sudah pernah menjabat di 7 dinas dan lembaga di lingkungan Pemkab Kediri. Fakta uniknya adalah, bahwa Pak Wik saat menjabat di dinas lingkungan hidup dan kehutanan telah melakukan survei terhadap seluruh sumber dan mata air yang ada di Kabupaten Kediri," ujar dr. Ari.
Hasil survei, didapatkan sekitar 373 mata air. Ironisnya, sekitar 50% dari mata air tersebut dalam kondisi mati atau setengah mati. Dan sisanya dalam kondisi tidak terawat.
"Pak Wik pulalah atas dasar instruksi Bupati Kediri, melakukan program rehabilitasi dan revitalisasi mata air dengan program penanaman tanaman keras di lingkungan sekitar mata air," kata dr. Ari, Rabu (5/5).
Karena anggarannya terbatas, tiap tahun Pak Wik hanya mampu membenahi sekitar 10 mata air saja. Memang jumlahnya masih jauh dari kata ideal, tapi kegiatan tersebut berhasil mencegah kerusakan mata air lebih lanjut.
Namun seiring penarikan kewenangan dinas kehutanan oleh provinsi, saat ini Pemerintah Kabupaten Kediri sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menangani masalah kehutanan lagi.
"Penarikan kewenangan ini menimbulkan lubang kosong dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Kediri. Sejak peristiwa tersebut, di Kabupaten Kediri menjadi tidak ada lembaga yang ditunjuk secara khusus dan yang mempunyai kewenangan untuk membidangi sumber air," terang dr. Ari.
Ditambah kekosongan produk hukum yang secara khusus mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber air. "Atas dasar itulah, Pak Wik sangat mendukung Naskah Akademik Draft Raperda Perlindungan Sumber Air usulan dari Aliansi Relawan Peduli Lingkungan Kediri," tegas dr. Ari.
Menurut dr. Ari, Pak Wik mendukung dan mengapresiasi upaya dari ARPL yang memohon kepada Bupati Kediri untuk mengeluarkan perbup tentang pengelolaan dan perlindungan sumber air berdasarkan pertimbangan urgensi perlindungan sumber air.
"Karena pengelolaan dan perlindungan sumber air perlu segera dilakukan. Sedangkan proses perjalanan dari raperda untuk menjadi perda masih panjang dan lama. Jadi sangat tepat jika dikeluarkan perbup.
"Memang harus segera dilakukan sebelum kerusakan lingkungan sekitar sumber air sudah memasuki point of no return, kerusakan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tindakan dan kebijakan ini tentunya perlu mendapatkan payung hukum. Dan payung hukum yang paling tepat adalah perbup," pungkas dr. Ari.
Sementara itu, Adi Suwignyo sendiri sangat mendukung langkah Aliansi Relawan Peduli Lingkungan Kediri dalam upayanya untuk menyelamatkan sumber air di Kabupaten Kediri.
"Harus diakui, sumber air termasuk salah satu tempat yang bisa dikelola untuk tujuan wisata. Untuk mengelola sumber air menjadi salah satu destinasi wisata memang harus ada payung hukum, agar tidak malah merusak lingkungan," kata Adi Suwignyo yang juga mantan Sekretaris KPU Kabupaten Kediri itu. (uji/rev)
