Hadapi Pilkada, Netralitas Pejabat Pemkab Gresik Diuji
Kamis, 10 September 2015 13:49 WIB
Selain itu, ada faktor loyalitas dan idealisme. Sebagai contoh, ada pejabat yang dulu loyal kepada salah satu calon yang pernah menjabat di posisi starategis di Pemkab Gresik, begitu tahu pejabat itu kembali mencalonkan diri sebagai calon bupati, pejabat tersebut menyatakan dukungan.
Meski mereka mengetahui dan menyadari, bahwa mereka seharusnya tetap loyal kepada pimpinan (bupati-wabup) yang masih menjabat. "Tingkah laku pejabat seperti ini tidak bisa dipungkiri. Dan, hal ini saya kira tidak hanya terjadi di Gresik, di semua daerah pasti ada kejadian seperti itu," pungkas pejabat tersebut.
Bupati-Wabup, Sambari Halim Radianto-Moh Qosim, dalam beberapa kesempatan selalu mewanti-wanti agar PNS, baik yang statusnya bawahan maupun pejabat harus bersikap netral dalam menghadapi Pilkada. Sebab, PNS dilarang lakukan upaya dukung mendukung atau politik praktis.
Bupati sendiri terang-terangan melarang PNS dan pejabat agar tidak mengikuti kegiatan politik SQ. Sebagai contoh, pada saat pasangan SQ mendaftarkan diri ke KPUD pada 30 Juli 2015, lalu. "Jangan sampai ada PNS atau pejabat secara sembunyi-sembunyi ikut kegiatan pendaftaran pasangan SQ. Pejabat maupun PNS harus tetap di kantor untuk memberikan pelayanan masyarakat," kata Bupati di sela-sela akan mendaftar ke KPUD. (hud/rvl)