Kembali Demo Pemkab, Aliansi Pemuda Sumenep Tuding 6 SKPD Mandul

Kamis, 31 Maret 2016 13:27 WIB

Massa saat tiba di depan kantor Pemkab Sumenep. foto: rahmatullah/ BANGSAONLINE

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sumenep (APS) kembali turun jalan, Kamis (31/3). Mereka menepati janji untuk kembali mendatangi kantor Pemkab Sumenep guna mendesak bupati mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai mandul.

SKPD yang dinilai mandul itu di antaranya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop – UKM), Inspektorat, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset (DPPKA), Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Koordinator lapangan, Imam Arifin, dalam orasinya menegaskan pimpinan 6 SKPD itu perlu dievaluasi. Dalam amatannya, semua pimpinan SKPD itu tidak kreatif, sehingga instansi yang dipimpin terkesan sebagai pelengkap saja.

"Saya pikir memang perlu evaluasi dilakukan oleh bupati terhadap semua pimpinan instansi itu," tegasnya.

Imam mengurai sebagian kelemahan SKPD itu. Diskop – UKM hanya memberikan pelatihan packing produk bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), padahal lebih dari itu harus ada upaya meningkatkan kreativitas. Sementara BPTT ditengarai mengeluarkan izin usaha secara politis, Dinkes tidak berhasil membanguan Instalasi Pembungan Air Limbah (IPAL) di semua puskesmas dan DPPKA membiarkan aset daerah tercecer tanpa data pasti. Sedangkan Inspektorat, dituding setengah hati melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat, dan KKP membiarkan beberapa wilayah di perkotaan kotor.

Semua realitas itu, kata Imam, merupakan bukti bahwa pimpinan di masing-masing instansi tersebut tidak memiliki kapabilitas mumpuni, sehingga perlu dievaluasi oleh bupati. Jika tidak ada ketegasan dari bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi di tataran pemkab, maka visi misi yang diusung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah bisa tercapai.

“Kami berharap uang tidak menjadi bagian penting dalam melakukan mutasi jabatan, sehingga pos-pos penting di pemerintahan benar-benar diisi pejabat berkualitas,” ujarnya.

Hanya sebentar berorasi dan menggelar taetrikal jual – beli jabatan, massa diarahkan oleh petugas keamanan dari Polres Sumenep menuju salah satu ruang pertemuan di kantor Pemkab Sumenep. Di ruangan itu, mereka ditemui langsung oleh Bupati Sumenep, A. Busro Karim, yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto.

Seusai berdiskusi dengan massa, kepada wartawan Busro memaparkan, evaluasi terhadap semua pimpinan SKPD sudah dilakukan, termasuk terhadap pimpinan SKPD yang dipersoalkan mahasiswa, meski tidak ada desakan dari siapa pun. Hal itu memang dilakukan guna meningkatkan kinerja pejabat, sehingga pelayanan yang diberikan semakin maksimal.

“Tapi ini masukan kepada kami, dan kami sangat berterimakasih,” ujarnya singkat. (mat/rev)

(Massa saat menggelar aksi teatrikal yang menyindir soal jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Sumenep. foto: rahmatullah/ BANGSAONLINE)