Terbitkan Perpres Reklamasi Teluk Jakarta, Jokowi Larang Swasta Terlibat
Rabu, 27 April 2016 23:28 WIB
Selain KPK, rapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat dikonfirmasi, Ahok mengatakan dirinya akan menjelaskan secara gamblang detail-detail tentang proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta itu. "Aku nanti jelasin soal reklamasi yang kemarin saja," kata Ahok.
Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Menteri BUMN Rini Soemarno.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan suap Rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saefullah diperiksa sebagai saksi selama sekira sembilan jam oleh penyidik KPK dan dicecar sebanyak 16 pertanyaan menyangkut Raperda untuk Teluk Jakarta yang diduga ada praktik suap.
"Iya, 16 pertanyaan. Saya enggak hafal satu-satu. Saya yang draftnya hilang enggak hafal," ujar Saefullah di pelataran Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4) dikutip dari okezone.
Saefullah menjelaskan, beberapa pertanyaan mengacu pada draft Raperda yang membahas soal kontribusi dari pengembang untuk melakukan pembangunan di pulau yang telah direklamasi.
"Itu kan di dalam draft, kita di draf awal itu Pasal 116 itu memang sudah bunyi diusulan kita (Pemprov DKI) itu 15 persen. Jadi kan ada tiga, ada kewajiban, kontribusi, dan tambahan kontribusi. Kalau kewajiban, itu merupakan fasos fasum di pulau-pulau itu. Kemudian kalau ditambah kontribusi, itu 5 persen," jelasnya.
Dirinya menuturkan, dalam draft Raperda yang diajukan oleh eksekutif, terdapat tambahan 15 persen untuk tambahan kontribusi, dan dalam pembahasan tersebutlah yang menyita waktu cukup panjang antara DPRD dan eksekutif.
"Kita sempat sampai sepakat bahwa mengenai kontribusi tambahan ini akan diatur melalui Pergub. Kita sudah laporkan kepada Gubernur. Intinya, tidak setuju kalau diatur di pergub. Tapi karena alot, beliau sempat setuju," tukasnya. (mer/dtc/okz/sta)