Raperda PT Terancam Ditolak Dewan, Direktur PD Aneka Usaha Janji Beber Rencana Bisnis
Kamis, 16 Juni 2016 19:37 WIB
Dengan berbentuk PT, Amral optimistis ruang gerak Aneka Usaha bisa lebih leluasa daripada saat menjadi PD, karena bisa membidik potensi-potensi bisnis yang ada, yang tentu saja berimbas pada laba perusahaan dan meningkatkan setoran ke PAD Kabupaten Sidoarjo.
Amran mengaku sudah menyampaikan rencana bisnis itu di depan anggota Pansus VI saat hearing awal. Meski demikian, katanya, paparan rencana bisnis baru disampaikan sebagai gambaran awal, dan belum mendetail. "Pada hearing selanjutnya, kami siap mengupas rencana bisnis kami," janji Amral Soegianto.
Diberitakan sebelumnya, kalangan DPRD Sidoarjo menyatakan bisa menolak Raperda perubahan PD Aneka Usaha menjadi PT. Itu jika rencana bisnis yang diajukan Aneka Usaha tidak bisa menggenjot PAD.
“Kita akan bahas secara fair dan rasional Raperda ini. Jika Bussines Plan nya memang bagus ya dilanjut. Namun jika tidak jelas arahnya, akan kita tolak,” cetus H Sullamul Hadi Nurmawan, Ketua DPRD Sidoarjo, kepada wartawan, saat di ruang Komis C DPRD, Selasa (14/6).
Untuk itu, kata Politisi PKB ini, agar Raperda ini bisa dilanjutkan dan disepakati, maka pihak pengusul, yakni PD Aneka Usaha, harus punya ancang-ancang usaha apa yang bisa menjadikan pendapatan bertambah, jika PD Aneka Usaha menjadi PT.
Senada disampaikan Ketua Fraksi PDIP Tarkit Erdianto, dengan meminta anggota FPDIP yang masuk dalam Pansus VI agar berkonsentrasi mengupas Bussines Plan yang diajukan PD Aneka Usaha dalam rangka menjadi PT. "Harus jelas dulu Bussines Plan-nya sehingga mau berubah menjadi PT," cetus politisi asal Gedangan ini, Selasa (14/6).
Jika Bussines Plan yang dipaparkan tidak masuk akal dan tidak menguntungkan Kabupaten Sidoarjo, maka pihaknya akan menginstruksikan anggota FPDIP yang menjadi anggota Pansus VI, untuk menolak perubahan PD Aneka Usaha menjadi PT.
"Kalau perubahan menjadi PT tidak menguntungkan Pemkab Sidoarjo yang imbasnya pada warga Sidoarjo, kenapa (Raperda) harus disetujui? Bisa saja kami akan menolaknya," tandas Tarkit, yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini. (sta/rev)