Dewan Kritisi Draf SO Pemkab Sumenep, Curigai Ada Upaya Pertahankan Rezim Lama
Rabu, 31 Agustus 2016 16:10 WIB
Penerapan PP itu dilakukan setelah enam bulan pasca diundangkan atau ditandatangani oleh Presiden. Lambannya penyelesaian naskah akademik itu dinilai salah satu teori atau strategi eksekutif utnuk mempertahanakan rezim lama. Sehingga, pembahasan di legislatif tidak maksimal.
”Mana bisa kita berdiskusi panjang lebar dalam waktu hanya 4-6 hari. Itu belum lagi jadwal kunjungan,” jelasnya.
Politisi PDIP itu mengatakan, mestinya lahirnya PP 16/2016 dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga bisa menciptakan pola struktur SKPD yang ramping dan gesit. Bukan malah dijadikan ajang balas budi atau mengedepankan rasa empati kepada perseorangan, yang awalnya menjabat sebagai Kepala Dinas namun saat ini tidak lagi punya jabatan.
Menurutnya, tindakan tersebut dinilai sudah keluar dari yang diamahkan dalam PP 16/2016. Dengan begitu bisa menyebabkan adanya ketidak profesionalannya dalam penetuan skoring di setiap SKPD.
”Kami yakin Bupati dan Wakil Bupati tidak mendapat laporan hasil skoring itu secara utuh. Jadi, bisa saja birokrasi saat ini telah membohongi Bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya.
Kabag Organidasi Setkab Sumenep R Abd. Basid memilih irit bicara soal itu semua. Namun, dirinya memastikan jika kajian kademik yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada.
”Nanti akan dijelaskan dalam rapat kedewanan secara resmi. Sudah (penyusunan naskah akademik) berdasarkan yuridis formil,” katanya. (jun/fay/rev)