Menteri ESDM Sidak Kelangkaan BBM, Jadi Petugas SPBU Tapi Berdasi

Rabu, 27 Agustus 2014 15:07 WIB

Sementara Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, menyatakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini disebabkan oleh kepanikan masyarakat pada program pembatasan pemerintah. Oleh karena itu, mulai hari ini, Pertamina akan menormalkan pasokan dan mencabut pembatasan.

Ia mengatakan keputusan pencabutan pembatasan BBM merupakan arahan pemerintah. Pemerintah menjamin akan bertanggung jawab jika kuota BBM melonjak dan jebol.

"Saya dipanggil (menko perekonomian) CT, disampaikan arahan secara lisan concern pemerintah. (Pertamina) Diminta untuk hentikan pengiritan. Kemudian saya lapor, menurut perhitungan, kuota tidak akan cukup. Itu tanggung jawab pemerintah kata CT. Pemerintah akan ambil solusi," ujarnya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/8).

Pemerintah, menurutnya, juga meyakinkan Pertamina bahwa tidak akan mangkir pembayaran kelebihan kuota. CT sendiri akan menugasi menteri keuangan untuk mengalokasikan dana.

"Kata CT tidak, nanti saya (CT) sampaikan ke menkeu. Kebijakan ini tidak akan merugikan Pertamina kata CT," ungkapnya.

Meluasnya kelangkaan BBM, lanjutnya, disebabkan kepanikan masyarakat ini berefek berantai. Guna mencegahnya, maka dia mengaku pemerintah segera bergerak mengeluarkan kebijakan normalisasi ini.

Hanung menambahkan penekanan pemerintah saat ini ialah lebih pada menjaga distribusi BBM subsidi. Masyarakat tidak boleh membeli BBM menggunakan jerigen, pembelian berlebihan hingga melarang penjualan secara eceran.

Maka dari itu, pihaknya mengajak pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan BPH Migas untuk mengawasi proses distribusi.

"Semua bertanggung jawab, ada di UU Migas. Karena Pertamina repot, sulit lakukan pengawasan karena banyak hal yang terjadi di lapangan," tuturnya.