Menteri ESDM Sidak Kelangkaan BBM, Jadi Petugas SPBU Tapi Berdasi

Rabu, 27 Agustus 2014 15:07 WIB

JAKARTA(BangsaOnline)Menteri ESDM Jero Wacik melakukan pengecekan kuota bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam sidak (inspeksi mendadak) tersebut, Jero sempat berperan sebagai 'petugas' SPBU (Rabu (27/8).

Jero berpakaian kemeja putih dan topi hitam, tapi pakai dasi sehingga terkesan perlente di antara petugas SPBU dan konsumen BBM. Jero mencoba berbaur dengan cara membantu konsumen mengisi bahan bakar. Jero juga menyapa konsumen yang hendak isi bahan bakar. Tapi tetap aja eksklusif karena pakaiannya yang necis dan berdasi.

"Stok aman ya Pak," kata Jero.

Jero mengatakan inspeksi tersebut dirinya ingin mengecek kondisi stok BBM dan antrean. Menurutnya, dirinya mendapat laporan terjadi antrean di sejumlah SPBU dan banyak yang tutup karena kehabisan stok.

"Di DKI ada isu SPBU pada tutup, setelah sidak saya tegasnya di DKI aman dan isu itu tidak benar," katanya.

Sementara Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, menyatakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini disebabkan oleh kepanikan masyarakat pada program pembatasan pemerintah. Oleh karena itu, mulai hari ini, Pertamina akan menormalkan pasokan dan mencabut pembatasan.

Ia mengatakan keputusan pencabutan pembatasan BBM merupakan arahan pemerintah. Pemerintah menjamin akan bertanggung jawab jika kuota BBM melonjak dan jebol.

"Saya dipanggil (menko perekonomian) CT, disampaikan arahan secara lisan concern pemerintah. (Pertamina) Diminta untuk hentikan pengiritan. Kemudian saya lapor, menurut perhitungan, kuota tidak akan cukup. Itu tanggung jawab pemerintah kata CT. Pemerintah akan ambil solusi," ujarnya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/8).

Pemerintah, menurutnya, juga meyakinkan Pertamina bahwa tidak akan mangkir pembayaran kelebihan kuota. CT sendiri akan menugasi menteri keuangan untuk mengalokasikan dana.

"Kata CT tidak, nanti saya (CT) sampaikan ke menkeu. Kebijakan ini tidak akan merugikan Pertamina kata CT," ungkapnya.

Meluasnya kelangkaan BBM, lanjutnya, disebabkan kepanikan masyarakat ini berefek berantai. Guna mencegahnya, maka dia mengaku pemerintah segera bergerak mengeluarkan kebijakan normalisasi ini.

Hanung menambahkan penekanan pemerintah saat ini ialah lebih pada menjaga distribusi BBM subsidi. Masyarakat tidak boleh membeli BBM menggunakan jerigen, pembelian berlebihan hingga melarang penjualan secara eceran.

Maka dari itu, pihaknya mengajak pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan BPH Migas untuk mengawasi proses distribusi.

"Semua bertanggung jawab, ada di UU Migas. Karena Pertamina repot, sulit lakukan pengawasan karena banyak hal yang terjadi di lapangan," tuturnya.