Puskesmas dan RSUD Sidoarjo Dituding Persulit Warga Miskin
Editor: Revol
Wartawan: Musta'in
Selasa, 10 Februari 2015 23:30 WIB
Politisi dari Partai Nasdem ini mengecam kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di Pemkab Sidoarjo yang amburadul dalam pendataan warga tak mampu di Sidoarjo. Sebab, basis data yang digunakan yakni data masyarakat tidak mampu yang iuran BPJS nya ditanggung APBN adalah data lama beberapa tahun yang lalu.
”Data masyarakat miskin itu dinamis seiring kejadian ataupun musibah yang dialami masyarakat, sehingga data masyarakat miskin semestinya ter update. Minimal sesuai ketentuan 6 bulan sekali dan dibandingkan dengan data pembanding tenaga sukarelawan sosial,” tandasnya.
Semua masyarakat miskin terdata up date dan tercover BPJS pada tahun 2019. Namun menunggu time frame 2019 tersebut diperlukan alokasi anggaran pada skema Jamkesda yang tak mempersulit masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan.