PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Majelis Alumni Ikatan Pemuda NU (IPNU) Jawa Timur (Jatim), H Muzammil Syafi'i, mendukung pernyataan Ketua Umum PBNU terpilih, Yahya Cholil Staquf, yang mengatakan bahwa NU bukan alat politik satu partai.
"Saya sangat setuju dengan pendapat Gus Yahya (sapaan Yahya Cholil Staquf) bahwa NU itu milik semua partai, bukan satu partai," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, di Hotel Horison, Kota Pasuruan, Sabtu (8/1).
Baca Juga: Digawangi Perempuan Muda NU, Aliansi Melati Putih se-Jatim Solid Menangkan Khofifah-Emil
"NU tidak ke mana-mana, tapi NU ada di mana-mana, kembali ke Khittah 1926," tambahnya. Menurut dia, NU mengutamakan politik kebangsaan, bukan condong kepada salah satu golongan.
Karena itu, ia menilai apa yang diucapkan Ketua Umum PBNU Terpilih merupakan pernyataan yang bijak.
Muzammil memberi contoh saat pilkada. Ia berharap, NU tidak mendukung salah satu kandidat yang bertarung. Melainkan, memberi perlindungan kepada semuanya, dengan memberi pengarahan atau pembinaan agar tidak terjadi gesekan antar masyarakat yang disebabkan beda pilihan.
Baca Juga: Rais Aam PBNU Ngunduh Mantu dengan Pemangku Pendidikan Elit dan Tim Ahli Senior di BNPT
Menurutnya, selama ini NU cenderung condong kepada satu partai saat pilkada. Oleh karena itu, sebagai ormas terbesar di Indonesia, ia berharap NU netral, tidak condong kepada salah satu partai.
"NU milik kita semua, milik semua partai, bukan untuk satu partai," kata Muzammil.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyatakan NU tak boleh jadi alat politik parpol mana pun, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia tidak menampik bahwa memang PBNU memiliki hubungan erat dengan PKB, tapi hal itu tidak serta-merta membuat PBNU menjadi alat pemenangan PKB.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
"Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali, karena dulu PKB sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi, sekali lagi, tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB. Saya juga tidak mau PBNU ada yang Capres atau Cawapres di 2024 mendatang," kata Gus Yahya. (afa/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News