Satu Tahun Dhito Jabat Bupati Kediri, ini Realisasi Janji Politiknya

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Hari ini, 26 Februari 2022, tepat satu tahun Bupati Hanindhito Himawan Pramana memimpin Kabupaten Kediri. Menjabat di tengah kondisi pandemi, menjadi tantangan bagi kepala daerah baru dalam mengelola pemerintahan, menjalankan program pembangunan, termasuk realisasi janji politik.

Pun begitu, bupati 29 tahun itu berusaha melewati situasi itu. Satu per satu janji politiknya mulai terealisasikan. Dimulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) sampai pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di antaranya program bisyaroh, salah satu bentuk bantuan insentif yang diberikan kepada guru agama nonformal seperti guru madin. Pemberian bisyaroh ini merupakan realisasi janji politiknya dan pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

"Saya masih ingat betul ada satu hal pada saat saya kampanye yang itu menancap betul di kepala saya dan saya tidak akan pernah lupa. Karena ini sudah soal kesejahteraan orang-orang yang membangun moral bangsa ke depannya," kata bupati yang akrab disapa Dhito itu.

Selain guru agama nonformal, insentif diberikan pula untuk GTT/PTT mulai tingkat PAUD, SD, sampai SMP. Pemberian insentif itu bentuk komitmen Dhito untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru.

Di bidang seni budaya, Dhito membangun gedung kesenian dan kebudayaan di Desa Menang, Kecamatan Pagu, sebagai ruang berkreasi pelaku seni. Ia juga telah mengukuhkan pengurus Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

Keberadaan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri itu diharapkan dapat menjadi pengayom bagi pegiat seni dan budaya. Selain itu, keberadaannya diharap dapat memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Kediri.

Janji politik lain yang mulai direalisasikan terkait pengadaan mobil siaga bagi pemerintah desa. Akhir tahun 2021 pemerintah kabupaten mulai menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah desa untuk kegiatan pengadaan mobil siaga ini.

"Dengan adanya mobil siaga ini diharapkan pelayanan kepada warga semakin baik. Terutama dalam mengakses layanan kesehatan, mobil siaga ini bisa digunakan untuk mengantarkan ke rumah sakit," terang Putra Menseskab Anung itu.

Ia menyadari, masih ada kekurangan dari program yang dijanjikan itu. Seperti bisyaroh yang diberikan pada 7.139 guru pada 2021 dimungkinkan belum mencakup semua guru. Untuk itu, pihaknya meminta pendataan ulang terus dilakukan sehingga mereka yang belum ter-cover dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan insentif.

Selain tiga program itu, bidang pelayanan publik tak kalah penting. Dhito melakukan terobosan dalam pelayanan pengurusan admintrasi kependudukan (adminduk) seperti KTP, KK, akta kelahiran.

Proses pengurusan yang sebelumnya banyak dikeluhkan warga karena proses yang lama, saat ini dipercepat melalui program satu hari jadi lebih dekat atau yang disingkat Sahaja Lekat, dan Sahaja Online.

Kemudian di bidang pemerintahan, Dhito melakukan reformasi birokrasi. Sistem transaksi keuangan yang bersumber dari APBD diterapkan sistem tansaksi nontunai (TNT). Digitalisasi sistem pembayaran ini untuk mencegah tindak pidana korupsi dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

Kemudian, terkait pemerintahan desa, pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi kewenangan kepala desa. Namun, Pemkab Kediri tetap mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi.

Pengamat Politik dan Hukum Universitas Islam Kadiri Dr. Zainal Arifin menilai sejak dicanangkan pemerintahan yang good governance, kepemimpinan yang dikatakan mampu itu harus efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Dia melihat langkah yang telah diambil Dhito itu sudah sesuai dengan konsep pemerintahan yang good governance dan clean governance. Bahkan, ia menyebut Bupati Kediri termasuk termasuk pemimpin yang transparan kepada publik.

Zainal Arifin yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri itu menegaskan, apa yang dilakukan Dhito termasuk bentuk lompatan dalam kepemimpinan.

"Saya mengikuti Bupati Kediri itu membuka informasi kepada pers, dan tidak semua kepemimpinan itu mengajak kekuatan ke keempat dalam pilar demokrasi itu," ujar pria yang juga mantan Sekretaris PWI Kediri dan anggota KPU Kota Kediri itu. (uji/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News