Tanpa APD, Jaka Jatim Pertanyakan Penyuntikan Vaksin PMK di Sampang

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - LSM Jaringan Kawal (Jaka) Jawa Timur (Jatim) Korda Sampang mempertanyakan penyuntikan vaksinasi PMK yang dilakukan dinas pertanian dan kesehatan pangan (Disperta-KP) setempat. Pasalnya, tim vaksinator yang bertugas di setiap kecamatan tidak memakai alat pelindung diri (APD) saat menyuntikkan vaksin PMK ke sapi.

"Sepertinya, APD seakan tidak diutamakan oleh tim vaksinator. Padahal, itu bisa menyebabkan penularan melalui manusia atau peralatan," kata Sekertaris Jaka Jatim Korda Sampang, Mohammad Hakim, Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Proyek Irigasi P3-TGAI Desa Bringin Sampang Masuk Tahap Pengerjaan, Diduga Tak Sesuai Perencanaan

Ia menganggap jika petugas kesehatan hewan yang dikerahkan Disperta-KP Sampang tidak menggunakan APD itu percuma saja. Sebab, penularan PMK sangatlah mudah.

"Kami, Jaka Jatim mendesak agar Disperta-KP Sampang membuat SOP penanganan PMK, antara lain pengobatan sapi yang terinfeksi PMK atau penyuntikan vaksinasi tanpa menggunakan APD," tuturnya.

Selain itu, lanjut Hakim, patokan harga penanganan PMK di Sampang yang dibebankan kepada peternak bervariasi. Oleh karena itu, pihaknya menyinggung ke mana bantuan obat-obatan yang didistribusikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bulan lalu ke Jawa Timur.

Baca Juga: Polda Jatim Kembali Periksa 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Lapen Sampang

"Dalam keterangan Kementan, Jawa Timur termasuk daerah kedua yang menerima obat-obatan. Sedangkan di Sampang penanganan PMK masih dibebankan ke peternak," ungkapnya.

"PMK di Sampang terus menyerang ke hewan ternak sapi, kasus terinfeksi terus bertambah, kasus kematian sapi juga terus bertambah. Tetapi, solusi pengobatan secara gratis belum ada," imbuhnya.

Menurut dia, penanganan PMK secara gratis sangatlah dinanti masyarakat Sampang. Sebab, memelihara sapi bagi masyarakat yang notabene petani adalah tabungan, dan jika sapi yang dipelihara mati karena PMK berarti pemerintah tidak sigap, sedangkan pemerintah tidak mengganti jika tidak terdaftar di asuransi.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penganiayaan dan Ancaman Pembunuhan oleh Eks Kades di Sampang Naik ke Penyidikan

"Jangan nunggu mati dulu baru kemudian mendistribusikan obat-obatan," ujarnya.

Sementara itu Kabid Peternakan Disperta-KP Sampang, Hendra Gunawan, mengaku tidak tidak mengetahui secara pasti tentang SOP penanganan PMK dan APD.

"Kalau mau menanyakan tentang SOP (penanganan PMK dan APD) dipersilakan ke pak kepala dinas saja," tukasnya. (tam/mar)

Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Dana Kompensasi Pileg 2019 PPP Sampang Dihentikan Polisi, Mengapa?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News