Gandeng DPRD Gresik, KWG Gelar Dialog Publik Optimalisasi Peran BUMD untuk Dongkrak PAD

Gandeng DPRD Gresik, KWG Gelar Dialog Publik Optimalisasi Peran BUMD untuk Dongkrak PAD Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Ketua KWG M. Syuhud Almanfaluty. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bekerja sama dengan DPRD Gresik kembali menggelar dialog publik. Kali ini, mengangkat tema "Optimalisasi Pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)".

Dialog publik tersebut akan digelar di Hotel Horisson, Gresik pada bulan September tahun 2022.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Ketua KWG M. Syuhud Almanfaluty menyatakan, pemilihan tema tersebut bentuk ikhtiar pers sebagai salah satu pilar demokrasi untuk mendorong BUMD memberikan layanan publik yang lebih baik. Serta membantu pemerintah daerah mencari sumber pendapatan untuk mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) guna menopang pembiayaan pembangunan.

"Jadi, baik PD (pendapatan daerah) yang di antaranya bersumber dari dana tranfer (pusat), maupun PAD yang di antaranya bersumber pendapatan asli daerah seperti BPHTB, PPJ, PBB, IMB (PBG), dan lainnya, merupakan sumber penting untuk kekuatan fiskal APBD Gresik selama ini," ucap Syuhud.

Menurut Syuhud, mengacu APBD Gresik tahun 2022, anggaran pendapatan diproyeksikan sebesar Rp3,4 triliun lebih. Sementara anggaran belanja diproyeksikan sebesar Rp3,6 triliun.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun lebih, dana transfer Rp2,2 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp17 miliar lebih.

"Jadi, dari kebutuhan belanja pembangunan Rp3,6 triliun pada APBD 2022, sumber pendapatan daerah mayoritas masih disuntik dari dana transfer Rp2,2 triliun lebih," ungkap wartawan HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com ini.

Karena itu, lanjut dia, apabila Pemkab Gresik ingin menggenjot PAD, maka semua potensi pendapatan harus dikerahkan dan digali semaksimal mungkin. Di antaranya dari sektor perusahaan daerah (PD) atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang dimiliki.

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

"Saat ini Pemkab Gresik memiliki tiga perusahaan plat merah, yakni BUMD PT Gresik Migas, Perumda Giri Tirta, dan PD Bank Pasar. Tiga perusahaan daerah ini tengah diusung DPRD dan KWG dalam dialog publik," teranya.

Melalui kegiatan itu, Syuhud berharap peran tiga BUMD tersebut bisa lebih maksimal. Baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun membantu pemerintah daerah mencari sumber PAD untuk menopang APBD. Sehingga program Nawa Karsa yang diusung oleh Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah menuju Gresik Baru dapat terwujud.

"Kita tahu setiap pembahasan RAPBD kekuatan fiskal belanja lebih besar dari pendapatan. Makanya, selalu terjadi defisit anggaran," tutupnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menjelaskan peningkatan PAD tidak bisa terlepas dari . Sebab sumber pendapatan daerah tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan pajak maupun pengelolaan kekayaan aset daerah.

"Sumber pendapatan asli daerah di APBD tahun 2022 diestimasikan Rp 1,2 triliun lebih, dan di tahun 2023 di mark up (naik) lagi menjadi sekitar Rp1,290 triliun. Itu kalau tidak memerankan BUMD yang hari ini sedang menata diri dan hanya mengandalkan penghasilan pajak maupun potensi kekayaan daerah, maka akan berat," ungkap Ketua DPC PKB Gresik ini.

Politikus asal Gresik Selatan ini menyebut, BUMD memiliki dua fungsi penting dalam menopang peningkatan PAD. Yakni memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan deviden atau pembagian laba perusahaan yang bisa disetor kepada APBD.

Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Minta TAPD Tak Sodorkan Draft KUA PPAS yang Belum Rampung

"Pendapatan BUMD saat ini masih kecil, tapi potensi peningkatan daerah ada dengan catatan diberikan kewenangan pengelolaan kekayaan daerah untuk BUMD. Dan juga melihat perbaikan manajemen tiga BUMD tersebut, kita optimis deviden ke depan bisa meningkat," paparnya.

Qodir menambahkan, bahwa dialog publik yang diinisiasi oleh KWG dan DPRD merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nomor 1 tahun 2022, tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penenaman modal atau usaha.

"Harapannya, aturan ini bisa menaikkan kelas para pelaku UMKM Gresik. Sebab jika mengacu aturan tersebut, setiap pengusaha yang masuk ke daerah harus memelibatkan atau menjalin mitra dengan para pelaku usaha maupun UMKM dari wilayah setempat," pungkasnya. (hud/rev)

Baca Juga: Pesangon Belum Diberikan Sepenuhnya, Komisi IV DPRD Gresik Mediasi 23 Pensiunan PT Swadaya Graha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO