Bupati Karna Dianggap Gagal Realisasikan Program Pusat, DPRD-Ketua Parpol Kecewa Bupati Situbondo

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Bupati Situbondo, Karna Suwandi, mendapat sorotan tajam ketua dan anggota DPRD serta pimpinan partai Situbondo. Mereka kecewa terutama karena kinerja Bupati Karna tak sesuai harapan. Bahkan Bupati Karna dianggap gagal merealisasikan program pusat.

Karena itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi, mengaku akan segera memanggil Bupati Karna.

“DPRD akan mempertanyakan tentang bagaimana mekanisme pengembaliannya?, besarannya berapa? Apa saja poin-poin beban yang harus dikembalikan menggunakapan APBD? kami butuh perencian pasti dan jelas terkait pengembalian dana PEN ini, ” tegas Edy Wahyudi kepada Syaiful Bahri, wartawan HARIAN BANGSA di Situbondo, saat menemui di ruang kerjanya, Senin (22/08/22).

Bukan hanya ketua DPRD Situbondo yang masygul dengan kebijakan Bupati Karna. Andi Handoko, Ketua DPC PDIP Situbondo bahkan menilai Bupati Situbondo telah gagal.

“Bupati Karna gagal merealisasikan program pusat. Padahal dana PEN ini sangat berguna bagi daerah untuk recovery ekonomi nasional. Semua daerah mampu merealisasikan anggaran PEN ini, hanya situbondo yang gagal,” jelas Andi Handoko kepada HARIAN BANGSA.

Sikap senada disampaikan Djainur Ridoh, Ketua DPD Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.

“Mospro, dana pinjaman PEN tidak bisa dimanfaatkan, harus dikembalikan,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Bung Karna akan mengembalikan pinjaman dana PEN sekitar 62,323 M. Kebijakan rencana pengembalian itu disampaikan Bupati pada Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Situbondo tentang Penyampaian Nota Keuangan APBD tahun 2023 di Ruang Paripurna Lantai II DPRD Kabupaten Situbondo, Rabu (17/08/22)

Pengembalian Pinjaman Dana PEN sebesar 62.32 M dituangkan dalam Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2022. Pengembalian pinjaman dana PEN berupa pokok dan bunga.

Menurut perkiraan sementara dari dokumen RAPBD, rakyat akan menanggung beban pengembalian pinjaman itu sekitar 8 M yang terdiri dari bunga sekitar 3,5 M dan perencanaan pembangunan sekitar 4,6 M.

Sebelumnyajuga diberitakan bahwa pinjaman Dana PEN ini memantik pro-kontra sejak awal rencana peminjaman dana ini oleh Bupati. DPRD merasa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui secara detail besaran dan penggunaannya.

H Tolak, ketua FPKB mengaku tak tahu tentang pinjaman itu. “Kami tidak tahu rencana pinjaman ini dan tidak diajak bicara. Karena itu Fraksi PKB tegas menolak pinjaman dana PEN ini dari sejak awal,” tegasnya.

Dalam perjalannanya banyak juga penolakan dari masyarakat hingga muncul demo di Jakarta maupun di Situbondo.

Bahkan kebijakan pinjaman dana PEN menelan korban ditetapkannya 6 tersangka ASN dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam kasus korupsi dokumen UKL UPL oleh Kejaksaan pada malam Rabu (20/72022). Dan saat ini mereka mendekan dalam tahanan.

Seorang Anggota DPRD yang tidak mau disebut namanya menyatakan mengaku tersentuh hatinya karena mayarakat Situbondo harus menjadi korban menanggung beban pengembalian sekitar 8 M akibat kecerobohan kebijakan bupati. (Syaiful Bahri)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News