SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Koordinator Wilayah (Korwil) Program Keluarga Harapan (PKH) Madura Agus Sudrajat menyebut dugaan penyelewengan saldo bantuan milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Dusun Burneh, Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang dikhawatirkan lebih dari empat.
"Kemungkinan besar yang bermasalah lebih dari empat. Hanya saja yang berani memberontak hanya empat KPM," ucap Agus kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (24/8/2022).
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di 2 Kelurahan
Ia mengatakan, temuan itu akan dilaporkan pada Direktorat Kementerian Sosial sesuai dengan hasil investigasi di bawah.
"Korkab dan Korcam bahkan dari Dinsos sendiri sudah investigasi ke bawah. Namun hasilnya belum kami terima, tetapi nanti hasil investigasi itu tetap kami laporkan," ungkapnya.
Jika terbukti bersalah, kata Agus, oknum pendamping PKH akan mendapatkan Surat Peringatan (SP) sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.
Baca Juga: Serahkan Bansos ke Puluhan KPM, Wakil Wali Kota Pasuruan Minta Manfaatkan Sesuai Kebutuhan
"Kalau nantinya oknum pendamping ini terbukti mengambil uang KPM, maka dia akan disanksi SP3 atau pemecatan dan apabila SP2, maka pendamping hanya mendapat sanksi penundaan gaji. Sedangkan apabila SP1, maka pendamping hanya disanksi pembinaan saja," imbuhnya.
Menurut Agus, dalam sesuatu yang terjadi dilapangan maka tidak harus dilaporkan pada korwil, artinya berjenjang. Jika korcam dan korkab tidak bisa menyelesaikan, maka kemudian harus dilaporkan kepada korwil.
"Sebenarnya, korwil tidak harus jika permasalahan di bawah bisa diselesaikan oleh korcam atau korkab," pungkasnya. (tam/ari)
Baca Juga: Ratusan KPM Puas, Pelayanan Maksimal dan Gratis Bansos dari Dinsos P3A Kota Mojokerto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News