ADD 2023 Dikurangi Rp22,9 M, AKD se-Kabupaten Gresik Ancam Mogok Ikuti FGD

ADD 2023 Dikurangi Rp22,9 M, AKD se-Kabupaten Gresik Ancam Mogok Ikuti FGD Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik menolak rencana pengurangan plotting anggaran () pada RAPBD 2023, sebesar Rp 22,9 miliar.

Mereka sepakat akan mogok mengikuti focus group discussion (FGD) yang digelar DPRD Gresik, jika pengurangan jadi dilaksanakan.

Baca Juga: Kabel Utilitas Masih Semrawut Meski Ada Perda di Gresik

"Kalau terbukti di RAPBD 2023 dikurangi, AKD bersama pemerintahan desa yang dipimpin akan mogok menghadiri FGD yang diadakan DPRD," ucap Ketua Nurul Yatim dalam keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Senin (31/10/2022) malam.

Nurul Yatim menyebutkan, pengurangan sebesar Rp22,9 miliar itu muncul dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023. Badan anggaran (banggar) DPRD memasukan pengurangan sebagai salah satu cara untuk menekan defisit APBD.

"Kalau terbukti dalam pembahasan RAPBD 2023 DPRD menyetujui pengurangan Rp22,9 miliar, maka kami anggap DPRD tidak pernah memikirkan kesejahteraan perangkat desa," tegas Nurul Yatim.

Baca Juga: Jelang Tutup Tahun 2024, DPRD Gresik Paripurnakan Pembahasan 6 Raperda

Ia mengungkapkan, bahwa 330 pemerintahan desa se-Kabupaten Gresik telah berjuang banyak, bahkan bisa dikatakan menjadi garda terdepan selama pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan warga dan memulihkan ekonomi masyarakat.

"Kami tidak menuntut apapun. Kami tidak iri dengan pekerja kesehatan, sebab yang terpenting masyarakat kita diselamatkan," tuturnya.

"Karena itu, semua kepala desa yang memimpin pemerintahan desa mendesak DPRD agar tak mengurangi alokasi untuk menekan defisit anggaran," imbuh , Kecamatan Dukun ini.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Gresik Minta Pemkab Mitigasi Banjir Kota

Seharusnya, lanjut dia, pemkab memberikan honor untuk ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembahasan RAPBD 2023. Bahkan, kalau perlu menaikkan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.

"Kalau sampai DPRD mengesahkan pengurangan sebesar Rp22.9 miliar, maka secara otomatis penghasilan perangkat desa akan berkurang, honor BPD akan berkurang," bebernya.

Padahal, siltap perangkat desa hanya Rp 2,6 juta/bulan dan sekretaris desa (sekdes) Rp2,9 juta/bulan. Sementara honor BPD, RT dan RW jauh di bawah itu.

Baca Juga: Respons Wakil Ketua DPRD Gresik soal Banjir di Kawasan Kota

"Kalau sampai pengurangan ini disahkan, sekali lagi saya katakan, kita akan mogok bersama dengan cara tidak akan menghadiri FGD yang dilaksanakan DPRD," tutupnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO