Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Foto: Ist
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mendorong dan berharap capaian MCP (monitoring center for prevention) di wilayahnya tahun ini mencapai 90 persen. Ia mengatakan bahwa Pemkab Kediri terus berupaya mengimplementasikan MCP, dan diharapkan capaian MPC tahun ini bisa lebih baik dari pada tahun sebelumnya.
"Capaian MCP Kabupaten Kediri pada 2021 sebesar 83,68 persen, saya berharap capaian MCP 2022 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai dengan yang dicanangkan yaitu 90 persen," ujarnya dalam giat koordinasi pemberantasan korupsi dan program tematik yang digelar KPK, Kamis (10/11/2022).
Baca Juga: Perkuat Perda-Perkada, Pemkab Kediri Tingkatkan Kompetensi ASN Melalui Diklat Legal Drafting
"Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kediri dan saya yakin teman-teman DPRD Kabupaten Kediri juga pasti akan satu irama, kami berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," imbuhnya.
Ia menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya dalam pencegahan tindak pidana korupsi yaitu melalui pemantauan dan perbaikan secara terus menerus pada 8 area intervensi MCP.
Sejumlah wilayah itu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, tata kelola dana desa, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah.
Baca Juga: Kampanye di Kunjang Kediri, Cabup Dhito Bakal Perjuangkan Pembangunan SMA Negeri
Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Penindakan Wilayah III KPK, Sri Kuncoro Hadi, menyebut program MCP dibuat untuk meminimalisir dan deteksi dini perbuatan yang bisa mengarah terhadap penyimpangan, baik administrasi maupun pidana.
"Di sini kita mengedepankan pencegahan," kata Sri.
Capaian MCP diharapkan bukan semata-mata hanya pada capaian data. Melainkan juga harus diterapkan dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, baik melalui pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kediri.
Baca Juga: Usai Mediasi Antara Warga Satak Kediri dan LMDH Budi Daya, Hak Garap Lahan Perhutani Dibagi Rata
MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Selain kalangan eksekutif, kegiatan itu juga dihadiri kalangan legislatif baik unsur pimpinan maupun anggota dewan. Bupati berharap, kegiatan bersama KPK ini dapat memberikan manfaat demi terciptanya Kabupaten Kediri yang baik dan bersih dari korupsi. (kominfo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
