MUI Rp15 M, Muhammadiyah Rp3,2 M, PWNU DKI Protes dapat Rp4 M

MUI Rp15 M, Muhammadiyah Rp3,2 M, PWNU DKI Protes dapat Rp4 M Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menemui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta di Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 26 Oktober 2022. Foto: Humas Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Johnny Simanjuntak, Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa komisi E telah merekomendasikan agar pada tahun depan PW DKI Jakarta dapat dana hibah Rp 5 miliar. Artinya, dana hibah untuk PW DKI Jakrta naik Rp 1 miliar. Karena dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023, pemerintah DKI - melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) – “hanya” mengusulkan hibah Rp 4 miliar untuk PW DKI Jakarta.

"DPRD menaikkan Rp 1 miliar lagi," kata Johnny Simanjuntak dikutip Tempo.co, Senin (21/11/2022).

Baca Juga: Ketua PWM Jatim Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2024

Seperti diberitakan, PW DKI protes Pemrov DKI Jakarta yang “cuma” mengusulkan dana hibah 2023 Rp 4 miliar. PW DKI membandingkannya dengan alokasi hibah kepada Majelis Ulama Indonesia () Jakarta senilai Rp 15 miliar.

Hasil pembahasan RAPBD DKI 2023 di setiap komisi akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar. Dalam rapat ini, pimpinan dewan, komisi, dan fraksi bakal mendiskusikan lagi RAPBD 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.

Johnny menyatakan sejumlah anggota Komisi E berpandangan lembaga keagamaan seperti PW DKI Jakarta dan Jakarta seharusnya menerima subsidi lebih besar ketimbang DKI. Sebab, dua organisasi ini memiliki jaringan hingga di level lapisan bawah masyarakat.

Baca Juga: Kang Irwan Dukung Mbah Kholil, Kiai Bisri dan Gus Dur Ditetapkan jadi Pahlawan Nasional

Johnny yang politikus PDIP itu kemudian menyenggol Anies Baswedan, meski calon presiden Nasdem itu sudah tak menjabat gubernur DKI Jakarta lagi. "Jadi sebenarnya ini kiriman dari era Pak Anies," kata Johnny yang anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

Menurut dia, pemerintah DKI mengistimewakan Jakarta, tertutama pada era Anies Baswedan. DKI mendapatkan dana hibah lebih banyak dari dan untuk membayar insentif petugas pemulasaran jenazah.

PDIP dan Partai Sosidaritas Indonesia (PSI) memang terdepan dalam mengkritisi Anies Baswedan.

Baca Juga: Khofifah Undang Menkop Jadi Narasumber Kongres VIII Muslimat NU di Surabaya

Berikut rincian anggaran hibah untuk , , dan Jakarta:

1.

Proposal permohonan hibah: Rp 34 miliar

Baca Juga: Bakal Gelar Kongres Ke-18, Khofifah Bersama PP Muslimat NU Silaturahmi dengan Menag RI Nasaruddin

Usulan pemerintah DKI: Rp 4 miliar

Rekomendasi Komisi E: Rp 5 miliar

2.

Baca Juga: Bedah Buku KH Hasyim Asyari: Pemersatu Umat Islam Indonesia, Khofifah: Dahysat Secara Substansi

Proposal permohonan hibah: Rp 8 miliar

Usulan pemerintah DKI: Rp 3,2 miliar

Rekomendasi Komisi E: Rp 4 miliar

Baca Juga: Digawangi Perempuan Muda NU, Aliansi Melati Putih se-Jatim Solid Menangkan Khofifah-Emil

3.

Proposal permohonan hibah: Rp 12 miliar

Usulan pemerintah DKI: Rp 12,08 miliar

Baca Juga: Rais Aam PBNU Ngunduh Mantu dengan Pemangku Pendidikan Elit dan Tim Ahli Senior di BNPT

Rekomendasi Komisi E: Rp 15,78 miliar. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Gila NU dan Orang NU Gila, Anekdot Gus Dur Edisi Ramadan (16)':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO