
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Johnny Simanjuntak, Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa komisi E telah merekomendasikan agar pada tahun depan PWNU DKI Jakarta dapat dana hibah Rp 5 miliar. Artinya, dana hibah untuk PWNU DKI Jakrta naik Rp 1 miliar. Karena dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023, pemerintah DKI - melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) – “hanya” mengusulkan hibah Rp 4 miliar untuk PWNU DKI Jakarta.
"DPRD menaikkan Rp 1 miliar lagi," kata Johnny Simanjuntak dikutip Tempo.co, Senin (21/11/2022).
Baca Juga: Bersama MDMC, Dinkes Kota Batu Gelar Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana
Seperti diberitakan, PWNU DKI protes Pemrov DKI Jakarta yang “cuma” mengusulkan dana hibah 2023 Rp 4 miliar. PWNU DKI membandingkannya dengan alokasi hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta senilai Rp 15 miliar.
Hasil pembahasan RAPBD DKI 2023 di setiap komisi akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar. Dalam rapat ini, pimpinan dewan, komisi, dan fraksi bakal mendiskusikan lagi RAPBD 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.
Johnny menyatakan sejumlah anggota Komisi E berpandangan lembaga keagamaan seperti PWNU DKI Jakarta dan Muhammadiyah Jakarta seharusnya menerima subsidi lebih besar ketimbang MUI DKI. Sebab, dua organisasi ini memiliki jaringan hingga di level lapisan bawah masyarakat.
Baca Juga: Gandeng MDMC, Dinkes Kota Batu Tingkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana
Johnny yang politikus PDIP itu kemudian menyenggol Anies Baswedan, meski calon presiden Nasdem itu sudah tak menjabat gubernur DKI Jakarta lagi. "Jadi sebenarnya ini kiriman dari era Pak Anies," kata Johnny yang anak buah Megawati Soekarnoputri itu.
Menurut dia, pemerintah DKI mengistimewakan MUI Jakarta, tertutama pada era Anies Baswedan. MUI DKI mendapatkan dana hibah lebih banyak dari NU dan Muhammadiyah untuk membayar insentif petugas pemulasaran jenazah.
PDIP dan Partai Sosidaritas Indonesia (PSI) memang terdepan dalam mengkritisi Anies Baswedan.
Baca Juga: Kongres XVIII Muslimat NU Resmi Ditutup, Penyiapan 1.000 Dapur Sehat MBG Jadi Program Prioritas
Berikut rincian anggaran hibah untuk NU, Muhammadiyah, dan MUI Jakarta:
1. NU
Proposal permohonan hibah: Rp 34 miliar
Baca Juga: Gelar Pelatihan untuk Kader, PDNA Surabaya Suarakan Isu Perempuan dan Anak
Usulan pemerintah DKI: Rp 4 miliar
Rekomendasi Komisi E: Rp 5 miliar
2. Muhammadiyah
Baca Juga: Kongres XVIII Muslimat NU, Khofifah Raih Mayoritas Dukungan
Proposal permohonan hibah: Rp 8 miliar
Usulan pemerintah DKI: Rp 3,2 miliar
Rekomendasi Komisi E: Rp 4 miliar
Baca Juga: Ribuan Muslimat NU Dapat Ijazah Manaqib dari Syekh Afeefuddin Al Jailani, Khofifah Dihadiahi Kiswah
3. MUI
Proposal permohonan hibah: Rp 12 miliar
Usulan pemerintah DKI: Rp 12,08 miliar
Baca Juga: Gus Yahya Dorong Muslimat Jadi Tandem NU
Rekomendasi Komisi E: Rp 15,78 miliar. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News