PKB Tuntut Pemkot Probolinggo segera Menutup Hiburan Malam yang Sediakan Purel

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Sikap Pemerintah Kota Probolinggo yang "enggan" untuk menutup tempat karaoke atau hiburan malam yang menyediakan purel memantik reaksi keras salah satu pengasuh ponpes Riyadhus Sholihin, Pilang, Kademangan, Habib Hadi Al-Habsyi.

Tokoh karismatik yang juga anggota DPR RI ini menuntut agar Pemkot segera mengambil sikap untuk menutup semua hiburan malam yang terbukti telah menyediakan purel dibawah umur.

Baca Juga: Sejawi Cafedangan, Tempat Ngopi yang Kolaborasikan antara Angkringan dan Cafe Modern

"Wali Kota harus tanggap terhadap fakta yang ada. Itu harus segera diambil proses hukum, lagipula sudah ada bukti segera tutup saja. PWNU saja sudah mengintruksikan untuk menutup, kok belum ditutup," tegas Habib Hadi Al-Habsyi.

Ketua DPC PKB Kota Probolinggo ini juga menegaskan jika FKB DPRD setempat telah membuat rekomendasi kepada pihak Pemkot untuk segera menutup dua tempat karaoke yakni Ayang Cafe dan Marvel Cafe yang terbukti telah menyediakan purel di bawah umur.

"Kalau tidak segera ditutup, pemerintah terkesan ada pembiaran-pembiaran. Yang menerbitkan ijin kan pemerintah, tinggal tarik saja ijin-nya. Selama ini, banyaknya tempat hiburan malam justru merugikan nama baik Pemkot, karena terkesan menyediakan miras, obat-obatan terlarang dan para PSK," tukasnya.

Baca Juga: Gelar ​Opening, Cafe dan Resto New Kasmaran Pamekasan Tawarkan Kehangatan Suasana

Lebih jauh mantan Calon Cawali ini menambahkan jika bentuk diam Pemkot sangat merugikan masyarakat. Dimana, Kota Probolinggo yang dulunya terkenal dengan kota Religius, kini tercoreng dengan banyaknya purel dan tempat-tempat maksiat.

"Sampai kapanpun FKB tetap menolak keberadaan tempat hiburan malam itu, karena ada fakta-fakta yang merugikan dan meresahkan masyarakat," tambahnya.

Ditanya terkait sikap PWNU yang juga mengirim surat ke Pemkot Probolinggo untuk segera menutup hiburan malam itu, Habib Hadi juga menghimbau agar pemerintah, PCNU dan PWNU duduk bersama untuk membahas kemelut itu.

Baca Juga: Langgar Aturan PPKM, Satpol PP Kota Madiun Tutup Sementara The Forest Cafe

"Saya menyarankan pemerintah dengan PWNU duduk bersama membahas itu. Jangan hanya kirim surat, tetapi harus turun sendiri demi kemaslahatan ummat," tegasnya. (ndi).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News