BATU, BANGSAONLINE.com - Hingga hari ini, Selasa (19/5), enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum juga mengumpulkan hasil evaluasi program jelang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengeluhkan masalah ini. Menurut pria yang biasa disapa Lunjup ini, dari 41 SKPD di lingkungan Pemkot Batu, baru 35 SKPD menyerahkan data ke Bappeda.
Sedangkan SKPD yang belum juga menyetorkan hasil evaluasi yaitu Badan Penanaman Modal (BPM), Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Sekretariat DPRD, Kesbangpol, dan Kantor Ketahanan Pangan.
Masih kata Punjul, SKPD yang tidak juga menyerahkan hingga batas waktu yang ditentukan akhir minggu kemarin, sepenuhnya diserahkan ke Pak Wali, “Apakah dijatuhi sanksi dan tidak itu wewenang wali kota bukan saya,” jelas politisi Partai PDI Perjuangan ini dihalaman Pemkot Batu.
Baca Juga: Pj Wali Kota Batu Minta Perbaikan Ruas Jalan Sultan Agung Dipercepat
Hasil evaluasi, menurut Punjul, program menjadi acuan dan bahan evaluasi sebelum PAK. "Namun, saran Kali Kota, ada penyederhanaan program di setiap jajaran SKPD," kata Punjul.
Apalagi, dari enam SKPD banyak dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya pemenuhan infrastruktur.
Saat BANGSAONLINE.com menanyakan kapan pembangunan GOR Terpadu, Terminal, dan rehab Alun-alun dilakukan, Punjul tak banyak bicara.
“Data dari SKPD baru masuk semua pagi tadi, kalau gak maksimal saran Wali Kota gak usah dilanjut dari pada tidak jadi dan masuk silpa,” bebernya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran tiap SKPD hingga jelang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), merupakan tradisi lama yang tak kunjung diperbaiki dari tahun ke tahun.
Seharusnya, lanjut dia, anggaran yang sudah selesai dibahas dan diajukan ke gubernur, sudah siap perencanaannya. Masalahnya, kebanyakan SKPD masih santai dan terbiasa melaksanakan pekerjaan mendekati batas program.
“Rancangan dan persiapan lelang di awal tahun harusnya sudah siap, sehingga kalaupun ada penundaan atau gagal lelang, masih ada waktu,” jelas pria berkumis tebal ini di kantornya.
Misalnya, pembangunan GOR dan pengadaan mesin pencacah sampah yang masing-masing dianggarkan Rp 20 miliar, hingga sekarang progres dan kabar terbaru belum sampai ke DPRD.
“Kami sampai bosan mengingatkan mereka (Pemda), mereka yang megang bidangnya jelas lebih paham. Sayang, mereka tidak bisa menerjemahkan maksud Pak Wali,” geram Cahyo.
Kendati begitu, pihaknya tidak gegabah menghakimi SKPD bersangkutan. Dalam waktu dekat, dewan akan menanyakan alasan dan pertanggungjawaban. Setelah itu, ada langkah konkrit penggunaan anggaran, apabila gagal dilanjutkan.
Ditambahkan, dinas bersangkutan pastinya menyiapkan program prioritas lain. “Kalau jawabannya tidak rasional, saran kami segera copot saja dan diganti SKPD yang profesional,” pungkasnya. (bt-1/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
