GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, merespons wacana yang dilontarkan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari yang mengusulkan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 kembali menggunakan sistem proporsional calon tertutup.
Menurut Fajar, pernyataan Ketua KPU RI membuat wacana pemilu tertutup adalah sensasi baru namun dengan model sensasi lama.
BACA JUGA:
- Ironi Lebaran 2026, Advokat Andi Fajar Yulianto Soroti Kasus OTT dan Siraman Air Keras
- Marak Kasus Keracunan MBG, Direktur YLBH FT Sarankan Tinjau Ulang dan Libatkan Penegak Hukum
- Soal Kerugian Perumda Giri Tirta, Fajar Yulianto: Manajemen Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Hukum
- Soroti Eksploitasi Anak, Direktur YLBH FT Serukan Aksi Nyata di HAN 2025
"Apapun sistemnya yang diterapkan dalam pemilu, Robert F Kennedy telah berpendapat pemilu bukan hanya berbicara tentang hak, tetapi jauh lebih tentang tanggung jawab kewarganegaraan dalam berdemokrasi," ucapnya kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (30/12/2022).
Ia menyampaikan, hak untuk dipilih dan hak memilih merupakan hak warga negara. Dalam posisi hak untuk memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif tentu tidak mau ibarat membeli kucing dalam karung.
"Hal ini yang akan menjadi dilematik sistem pemilu proposional tertutup. Karena kita tidak tahu kualitas dan performa seseorang yang akan duduk dalam legislatif. Apakah sesuai kebutuhan keinginan dan kebutuhan pemilih di kemudian hari?," jelas Sekretaris DPC Peradi Gresik ini.
Dengan sistem proposional tertutup (close list representation), nantinya pemilih cukup akan mencoblos gambar partai politik. Bukan mencoblos nama atau gambar calon legislatif.
