PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Meski setiap tahunnya Pemkab Probolinggo melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), tak semua warga miskin bisa merasakannya.
Seperti di sekitar kawasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, masih banyak warga yang memiliki tempat yang layak untuk dihuni.
Baca Juga: Dinilai Sukses Kelola Perumahan dan Permukiman, DPKP Kota Kediri Terima Kunker Komisi I DPRD Tuban
"Kami dua kali mengajukan proposal ke Wakil Bupati Probolinggo. Pertama, pada 2022 setelah saya dilantik dan yang kedua, Januari bulan ini kami sudah ajukan kembali. Jumlah total masih mencapai ratusan, sebab populasi penduduk mencapai 6.000 orang di desa kami," kata Kepala Desa Karanganyar, Mahfud, saat dikonfirmasi, Jumat (27/1/2023).
Ia menyebut, pihaknya ingin menuntaskan sendiri perbaikan RTLH. Namun, anggaran untuk itu tidak ada.
"Desa Karanganyar belum pernah sekalipun merasakan program RTLH ini, sejak program ini dilaunching di Kabupaten Probolinggo sejak sepuluh tahun terakhir," tuturnya.
Baca Juga: Merasa Difitnah, Kades Jangur Laporkan Pemilik Akun Tiktok ke Polres Probolinggo Kota
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, menyatakan bahwa pemerintah daerah setempat juga memiliki keterbatasan anggaran, sehingga program RTLH ini tetap berjalan, namun secara bertahap.
"Anggaran kita terbatas, sehingga wajar jika masih ada yang belum tercover," tuturnya singkat.
Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, belum berhasil dikonfirmasi hingga artikel ini dimuat. (ndi/mar)
Baca Juga: Dua Kasi di Kejari Kabupaten Probolinggo, Kajari Pimpin Sertijab
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News