Suasana demo mahasiswa di depan Pendopo Kabupaten Jombang.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Cipayung (GMNI, PMII, dan HMI) berunjuk rasa di depan kantor Pendopo Jombang, Senin (20/3/2023). Mereka menuntut 9 janji yang menjadi program bupati.
Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dengan aparat yang berjaga di depan gerbang pendopo. Lantaran, mereka dihadang petugas saat memaksa masuk untuk berdialog dengan bupati.
Baca Juga: Pria dari Tuban Tewas Tersangkut Kabel Putus di Jombang
Akibatnya, aksi saling dorong pun terjadi dan mahasiswa dipukul mundur hingga berhamburan lari ke Alun-Alun Jombang.
Koordinator aksi, Rizal Abdillah, mengatakan bahwa aksi mereka lantaran kecewa dengan janji politik Mundjidah Wahab dan Sumrambah, yang tidak tuntas merealisasikan di tahun akhir menjabat.
"Ada 9 janji politik yang tak terealisasi alias gagal. Saat di acara tumpengan katanya 80% terealisasi," ucapnya.
Baca Juga: Ujicoba Pembelian dengan QR Code, Konsumen Pertalite di Jombang Beri Apresiasi
"Kami juga tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan di Jombang, kami ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jombang," imbuh Rizal.
Sebenarnya, mahasiswa juga menuntut pada pemerintah Kabupaten Jombang, untuk lebih transparan dalam mengelola anggaran.
"Kita juga ingin membuka transparansi Bupati. Terutama dalam sistem AKIP yang ada di dalam website. Kita tau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ada di website tapi kosong. Padahal ada laporan evaluasi pada sistem berarti otomatis web ini tidak pernah digunakan," jelasnya.
Baca Juga: Jadi Gunjingan Warga, Oknum Kades di Jombang Gadaikan Mobil Siaga Desa dan Motor Dinas
Masa aksi kemudian ditemui Asisten 1 Pemkab Jombang, Purwanto. Ia menjelaskan alasan ketidakhadiran bupati di tengah para pendemo saat itu.
"Kami wakil Pemkab Jombang apresiasi, hormat terhadap mahasiswa mewakili beliau pimpinan kami. Pak Sekda sedang ada di Jakarta, Bupati sedang ada agenda," tuturnya.
Dikatakan, terkait janji politik yang menjadi tuntutan mahasiswa, Purwanto menjelaskan, jika periode lima tahun kepemimpinan belum selesai, namun setiap tahun telah dilakukan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada DPRD Jombang. Dan teruntuk informasi secara global akan disampaikan oleh Bappeda Jombang.
Baca Juga: Perangkat Desa di Jombang Ditangkap Usai Terlibat Illegal Logging
"Mohon maaf kalau kelewat, namun semua pembangunan bermuara dari visi misi Bupati," pungkasnya.
Pihak Pemkab Jombang, berjanji akan memfasilitasi mahasiswa untuk berdialog. (aan/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
