Berikut Tanggapan DPRD Lamongan soal LKPJ Bupati 2022

Berikut Tanggapan DPRD Lamongan soal LKPJ Bupati 2022 Bupati saat menerima rekomendasi LKPJ dari Ketua DPRD Lamongan.

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - DPRD menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2022. Dewan memberikan sejumlah rekomendasi terkait hal tersebut dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Senin (3/4/2023).

Di atas kertas, tak banyak yang disinggung soal kinerja Yuhronur Efendi sebagai Bupati . Namun, sejumlah persoalan seperti banjir dan pupuk mendapat sorotan dari wakil rakyat.

Baca Juga: Ultraman Turun Tangan Bantu Warga Terdampak Kekeringan di Lamongan

Imam Fadeli selaku juru bicara DPRD , menyampaikan secara umum bahwa pihak legislatif sepakat mengapresiasi kinerja dan prestasi Bupati , utamanya soal pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Juga Progam Jalan Mantap dan Alus (Jamula).

"Apresiasi kepada Bupati, pertumbuhan ekonomi di mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2021)," ujarnya saat membaca rekomendasi LKPj Bupati TA 2022 dalam rapat paripurna.

Menurut dia, sesuai hasil rapat internal dan panitia khusus (pansus) DPRD meminta agar bupati melakukan optimalisasi disejumlah bidang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan optimalisasi bidang pertanian.

Baca Juga: Polres Lamongan Amankan 11 Tersangka Pengedar Narkoba, 2 di antaranya Pasutri asal Surabaya

"Rekomendasi DPRD, meminta bupati memperbesar alokasi anggaran perikanan dan pertanian, penanganan hama, atasi kelangkaan pupuk bersubsidi, meningkatkan bantuan alat pertanian, meningkatkan bantuan bibit dan obat-obat," tuturnya.

Selain itu, kata Imam, dewan meminta agar bupati bisa mengontrol stabilitas harga ikan utamanya sektor budidaya yang mengalami penurunan harga apabila musim panen datang sekaligus fokus penyelesaian pupuk.

"Rekomendasi dengan menambah jumlah pasar ikan dilengkapi gudang penyimpanan (cold storage), meminta juga agar Bupati serius memperjuangkan alokasi pupuk untuk petambak, bantuan bagi petambak terdampak banjir, perhatikan petani garam," paparnya.

Baca Juga: Resmikan YES Corner Perpusda Lamongan, Bupati Yuhronur Sumbang Ratusan Buku Pribadinya

Sedangkan untuk banjir, DPRD meminta aset daerah seperti waduk dan sungai dijaga dari alih fungsi menjadi bangunan komersil. "Selain itu sekolah rusak akibat banjir harus segera diatasi dan Bupati harus mengambil sikap," pintanya

Pada sektor pendidikan, Pansus meminta Pemkab membuat roadmap dan target penyelesaia pengangkatan honorer guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi PPPK, juga perbaikan sekolah yang rusak akibat terkena banjir.

Terkait masalah stuntinh, Pemkab harus melakukan penanganan secara menyeluruh, kordinasi antar perangkat daerah, Bersama-sama menekan angka stunting melalui program yang terpadu.

Baca Juga: Bupati Yuhronur Berangkatkan Seratus Rit Air Bersih untuk Dua Kecamatan di Lamongan

Sementara, sektor tenaga kerja, pansus juga merekomendaai agar Pemkab memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja di perusahaan yang ada di .

"Ini sangat penting dan harus mendapat perhatian serius untuk menekan angka pengangguran terbuka. "terangnya

Lebih jauh, Pendapatan Daerah dilaporkan belum terealisasi sesuai P-APBD 2022 dengan prosentase 96,26 persen. Ditengarai gagalnya dua sektor pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. (qom/mar)

Baca Juga: Sempat Tak Direstui Orang Tua, Wanita Asal Lamongan ini Menikahi Pria Korsel

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO