Bupati saat menerima rekomendasi LKPJ dari Ketua DPRD Lamongan.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Lamongan menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2022. Dewan memberikan sejumlah rekomendasi terkait hal tersebut dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Senin (3/4/2023).
Di atas kertas, tak banyak yang disinggung soal kinerja Yuhronur Efendi sebagai Bupati Lamongan. Namun, sejumlah persoalan seperti banjir dan pupuk mendapat sorotan dari wakil rakyat.
Baca Juga: Dukungan Para Pekerja MPS Brondong Lamongan untuk Menangkan Khofifah di Pilgub Jatim 2024
Imam Fadeli selaku juru bicara DPRD Lamongan, menyampaikan secara umum bahwa pihak legislatif sepakat mengapresiasi kinerja dan prestasi Bupati Lamongan, utamanya soal pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Juga Progam Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula).
"Apresiasi kepada Bupati, pertumbuhan ekonomi di Lamongan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2021)," ujarnya saat membaca rekomendasi LKPj Bupati Lamongan TA 2022 dalam rapat paripurna.
Menurut dia, sesuai hasil rapat internal dan panitia khusus (pansus) DPRD meminta agar bupati melakukan optimalisasi disejumlah bidang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan optimalisasi bidang pertanian.
Baca Juga: Blusukan di Pasar Sidoharjo Lamongan, Khofifah akan Tutup Kampanye di Jatim Expo
"Rekomendasi DPRD, meminta bupati memperbesar alokasi anggaran perikanan dan pertanian, penanganan hama, atasi kelangkaan pupuk bersubsidi, meningkatkan bantuan alat pertanian, meningkatkan bantuan bibit dan obat-obat," tuturnya.
Selain itu, kata Imam, dewan meminta agar bupati bisa mengontrol stabilitas harga ikan utamanya sektor budidaya yang mengalami penurunan harga apabila musim panen datang sekaligus fokus penyelesaian pupuk.
"Rekomendasi dengan menambah jumlah pasar ikan dilengkapi gudang penyimpanan (cold storage), meminta juga agar Bupati serius memperjuangkan alokasi pupuk untuk petambak, bantuan bagi petambak terdampak banjir, perhatikan petani garam," paparnya.
Baca Juga: Ultraman Turun Tangan Bantu Warga Terdampak Kekeringan di Lamongan
Sedangkan untuk banjir, DPRD meminta aset daerah seperti waduk dan sungai dijaga dari alih fungsi menjadi bangunan komersil. "Selain itu sekolah rusak akibat banjir harus segera diatasi dan Bupati harus mengambil sikap," pintanya
Pada sektor pendidikan, Pansus meminta Pemkab Lamongan membuat roadmap dan target penyelesaia pengangkatan honorer guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi PPPK, juga perbaikan sekolah yang rusak akibat terkena banjir.
Terkait masalah stuntinh, Pemkab Lamongan harus melakukan penanganan secara menyeluruh, kordinasi antar perangkat daerah, Bersama-sama menekan angka stunting melalui program yang terpadu.
Baca Juga: Polres Lamongan Amankan 11 Tersangka Pengedar Narkoba, 2 di antaranya Pasutri asal Surabaya
Sementara, sektor tenaga kerja, pansus juga merekomendaai agar Pemkab memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja di perusahaan yang ada di Lamongan.
"Ini sangat penting dan harus mendapat perhatian serius untuk menekan angka pengangguran terbuka. "terangnya
Lebih jauh, Pendapatan Daerah Lamongan dilaporkan belum terealisasi sesuai P-APBD 2022 dengan prosentase 96,26 persen. Ditengarai gagalnya dua sektor pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. (qom/mar)
Baca Juga: Resmikan YES Corner Perpusda Lamongan, Bupati Yuhronur Sumbang Ratusan Buku Pribadinya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
