Massa aksi ketika menggeruduk Kantor DPMD Bangkalan.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kantor DPMD Bangkalan kembali didatangi massa aksi dari Desa Morombuh. Mereka menagih janji dan kejelasan soal rekomendasi atau diskresi dari pemerintah daerah setempat terhadap salah satu calon Kepala Desa Morombuh.
Koordinator Aksi, Abdurahman Tohir, kembali menegaskan bahwa M Imron selaku bakal calon kepada desa secara administratif sudah memenuhi persyaratan untuk berlanjut ke proses penetapan nomor urut, karena persyaratan yang dilampirkan sudah lengkap dan sesuai.
Baca Juga: Mahasiswa Hingga Rektor UTM Unjuk Rasa, Desak Polres Bangkalan Hukum Mati Pelaku Pembakar Mahasiswi
"Saudara Imron digugurkan karena dituding tidak memiliki pengalaman pemerintahan, padahal sudah jelas dalam SK kalau dia sudah melampirkan pengalaman di pemerintahan," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (4/4/2023).
Menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan Perbup 51 tentang Pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan pemilihan kepala desa antar-waktu. Apabila pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tetap tidak kondusif, Tohir ingin ada penundaan ke tahap 3.
"Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi kembali, keselamatan rakyat harus diutamakan. Jika tuntutan kami tak terpenuhi, kami akan terus berunjuk rasa dan akan membawa ke ranah hukum (PTUN), dan besok adalah penentuan aksi massa yang terakhir dari masing-masing desa yang bermasalah," pungkasnya. (mil/uzi/mar)
Baca Juga: Dewan hingga Akademisi Desak Polisi Jerat Pembunuh Mahasiswi di Bangkalan dengan Hukuman Mati
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
