Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari (berkacamata) saat dilantik sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Rabu (3/5/2023) kemarin.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly resmi melantik Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Rabu (3/5/2023) kemarin.
Pelantikan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (PAW MPWN) Periode Tahun 2021-2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022-2025 itu bertempat Hotel Grand Mercure Jakarta.
Baca Juga: Bertemu Menkumham, Kakanwil Kemenkumham Jatim Laporkan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran
Acara pelantikan itu dirangkai dengan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang dihadiri oleh perwakilan MPN dan MKN seluruh Indonesia dari unsur pemerintah akademisi dan notaris.
Saat sambutan, Menkumham Yasonna H. Laoly meminta seluruh unsur MPWN dan MKNW bekerja profesional. Ia mengimbau MPWN dan MKNW agar segera menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris.
Bahkan, ia meminta agar tidak segan melapor kepada aparat penegak hukum apabila menemukan unsur pidana. "Tapi ingat, tetap kedepankan prinsip kehati-hatian," jelas Yasonna Laoly.
Baca Juga: Paradigma Baru Corporate University, Kanwil Kemenkumham Jatim Dorong Jajarannya Jadi Aktor Utama
Menkumham menekankan bahwa pengawasan dan penindakan tersebut sebagai bentuk aplikasi dari penegakan hukum. "Tegakkan hukum dan beri kepastian hukum kepada masyarakat," tandasnya.
Yasonna juga mengingatkan, bahwa melindungi posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Baca Juga: Dampingi Menkumham Tinjau TPI Juanda, Kakanwil Kemenkumham Jatim Komitmen Beri Layanan Terbaik
"Dalam rekomendasi dari FATF, notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah TPPU dan TPPT," tukasnya.
Selama proses mutual evaluation review (MER) yang lalu, aktivitas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi perhatian.
"Peran strategis notaris dalam tatanan hukum di Indonesia, khususnya dalam interaksi masyarakat terkait hubungan keperdataan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), mengenali beneficial owner, dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan," jelasnya.
Baca Juga: Gantikan Andap Budhi Revianto, Irjen Pol Nico Afinta Dilantik Jadi Sekjen Kemenkumham
Profesionalisme yang dikedepankan oleh seluruh anggota dapat memberi dampak positif yaitu dapat menjaga marwah notaris. "Karenanya mari kita bekerja sama, sama-sama bekerja, dan bergotong-royong," urainya. (cat)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
