Imam Jauhari Kakanwil Kemenkumham Jatim saat mengikuti Rapat Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja Pemasyarakatan tahun 2023, Senin (8/5/2023) melalui virtual.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Delapan UPT Pemasyarakatan di Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, lolos dalam penilaian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya, 8 UPT tersebut, akan mengikuti penilaian tahap lanjutan oleh Tim Penilai Internal Kemenkumham RI.
Hal itu, disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pemasyarakatan, Heni Yuwono saat menggelar Rapat Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja Pemasyarakatan tahun 2023, Senin (8/5/2023) melalui virtual.
Baca Juga: 2 Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Jatim Promosi ke Unit Pusat Kementerian Hukum
Dalam rapat tersebut, dihadiri Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari, Kadiv Administrasi Saefur Rochim dan Kabag Program Humas Meirina Saeksi.
Delapan satker tersebut, diantaranya Lapas Pemuda Madiun, Rutan Pacitan, Lapas Bondowoso, Lapas Madiun, Bapas Kediri, Rutan Magetan, Lapas Banyuwangi, dan Rutan Bangkalan.
Dalam sambutannya, Sesditjen mengatakan, di seluruh Indonesia, ada 83 satker Pemasyarakatan yang mengikuti kontestasi tersebut.
Baca Juga: Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Mulai Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024 ke Warga Binaan
“Total jumlah satker yang diusulkan kanwil sebanyak 273 satker. 83 diantaranya dinyatakan lolos mengikuti kontestasi tersebut dengan rincian, 15 satker mengikuti kontestasi WBBM dan 68 lainnya mengikuti WBK,” katanya.
Kepada satker yang berhasil lolos, Heny berharap agar seluruh tim memperhatikan nilai komponen pengungkit dan hasil.
Baca Juga: Pemkot Batu Apresiasi Langkah Cepat Kanwil Kemenkumham Jatim Berikan Pelayanan KI
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen bersama untuk memiliki komitmen yang tinggi dan pemahaman yang utuh terhadap pembangunan ZI WBK/WBBM,” urainya.
Sementara itu, Imam Jauhari mengingatkan, untuk memperhatikan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam kontestasi tersebut. Selain itu, ia menyampaikan, tugas dan fungsi masing-masing juga harus berjalan dengan baik.
“Terutama di Lapas/rutan, dimana harus bebas dari Halinar,” pesannya.
Baca Juga: Gali Data Primer Keimigrasian Secara Faktual, Komisi XIII DPR RI Kunker Spesifik ke Jawa Timur
Kakanwil Jatim juga meminta kepada Ka UPT, agar melakukan pengawasan secara langsung kepada bawahannya sesering mungkin.
“Cek-ricek agak pelaksanaan Tusi dapat berjalan dengan dengan jelas dan terukur,” tuturnya.
Selain itu, keamanan dan ketertiban, khususnya internal organisasi juga menjadi perhatian.
Baca Juga: Gelar FGD Terkait Permohonan Pewarganegaraan, Kanwil Kemenkumham Jatim Undang Camat se-Sidoarjo
“Gangguan kamtib bukan hanya tentang WBP, tapi juga terkait kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugasnya,” katanya. (cat/sis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
