SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos. Kendati demikian pihaknya mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan oleh KPK.
"Saya tidak mengetahui kejadian ini. Karena itu ketika media menanyakan ke saya. Saya sampaikan tidak tahu. Tapi saya mendukung KPK dan tidak akan intervensi," ujarnya saat berada di Surabaya, Jumat (26/5/2023).
Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi
KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial dan membawa bukti baru dalam dugaan korupsi penyaluran bansos yang diduga terjadi pada 2020 hingga 2021.
Dalam menjalankan tugasnya, Mensos mengaku mengikuti arahan Presiden Jokowi yaitu bansosnya tidak berupa barang, dan pihaknya memastikan bahwa jika ada bantuan berupa barang maka itu bukan berasal dari Kementerian Sosial.
"Dalam menjalankan tugas sejak awal menjabat, saya melaksanakan arahan bapak presiden yaitu bukan barang. Kalau ada yang berupa barang itu dari pihak lain, bukan kita," ucap mantan Wali Kota Surabaya itu.
Baca Juga: Kasus Hibah Pokmas APBD Jatim, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK
Bahkan, ia diminta untuk menyalurkan bansos minyak goreng saat harga melambung. Namun, Kementerian Sosial tetap menolak.
"Kemarin waktu minyak goreng kita diminta untuk bantu salurkan tapi saya tidak mau karena saya tetap.berpegang pada arahan presiden," tuturnya.
Terkait dengan pejabat yang mungkin terlibat, ia menyatakan telah melakukan mutasi pejabat yang diduga terlibat penyaluran beras bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020. Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.
Baca Juga: Nama-Nama Anggota DPRD Jatim yang Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja,” tegasnya.
Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-job-kan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini. "Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah,” ujarnya.
Langkah mutasi yang diambil Risma juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Pemkot Pasuruan Gelar Upacara
"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," ungkapnya.
Risma juga menyampaikan pejabat yang saat ini menjalankan tugasnya adalah pejabat baru semua dan tidak ada yang terlibat. Mereka menurut Risma adalah orang orang yang baik dan punya komitmen besar membantu kerja kemensos dalam menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
"Para pejabat ini semuanya baru. Dan mereka tidak ada yang terlibat dalam kasus ini. Selalin juga ini kasus lama," lanjut Risma
Baca Juga: Kota Pasuruan Perkuat Komitmen Antikorupsi lewat Sosialisasi dan Pakta Integritas DPRD
Terakhir, Risma juga menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan terus bekerja untuk membantu masyarakat. Sementara kasus yang tengah ditangani KPK pihaknya tidak akan mencampuri atau mengintervensi. Risma memastikan seluruh layanan untuk masyarakat akan terus berjalan dan tidak terganggu.
"Saya tidak akan intevensi biarlah KPK bekerja. Dan kita akan tetap bekerja untuk rakyat " pungkasnya. (ari/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News