Kegiatan FGD yang dilakukan BHP Surabaya, tentang 'Akibat Hukum Peralihan Harta/ Hak Keperdataan Anak Belum Dewasa Dalam Perwalian dan Orang Dalam Pengampuan Tanpa Keberadaan Wali Pengawas Balai Harta Peninggalan’, di Hotel Aston, Selasa (30/5/2023).
MADIUN, BANGSAONLINE.com - BHP Surabaya menggelar FGD yang mengusung tema ‘Akibat Hukum Peralihan Harta/ Hak Keperdataan Anak Belum Dewasa Dalam Perwalian dan Orang Dalam Pengampuan Tanpa Keberadaan Wali Pengawas Balai Harta Peninggalan’, di Hotel Aston, Selasa (30/5/2023).
Diketahui, BHP Surabaya adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun, secara teknis, BHP Surabaya bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), melalui Direktorat Perdata.
Baca Juga: 11 UPT Jatim Borong Penghargaan di Refleksi Akhir Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM
Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari hadir mendampingi Kadiv Yankumham Subianta Mandala dan Kepala BHP Surabaya, Hendra Andy Gurning. Kemudian, Ketua Pengadilan se-Korwil Madiun, Kepala Badan Pertanahan Madiun, dan Kepala UPT Karesidenan Madiun.
Pada kesempatan ini, FGD tersebut membahas beberapa hal menarik. Salah satunya, tentang ketentuan Pasal 366 dan 449 KUHPerdata, yang didalamnya menyatakan setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya.
Imam mengatakan, peran BHP sebagai wali pengawas dan jika keputusan tentang pengampunan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka pengadilan tingkat pertama akan diangkat oleh seorang pengampu.
Baca Juga: Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Serukan Kolaborasi untuk Membangun Negeri
"Pengangkatan tersebut perlu segera diberitahukan kepada BHP dan pengampuan pengawas diperintahkan kepada BHP," urainya.
Ia juga menambahkan, pada praktek yang ideal, setiap perkara perwailan anak di bawah umur, maupun pengampuan membutuhkan BHP untuk pengawas atas tindakan wali terhadap peralihan harta maupun hak keperdataan anak yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan status wali.
"Pengawasan ini dapat berbentuk pemberian ijin sebelum wali melakukan tindakan atas aset anak, misalnya jual beli tanah. Namun realitanya, belum seluruh lembaga peradilan menerapkan aturan ini dan baru beberapa yang menerapkan," tambahnya.
Baca Juga: Imigrasi Malang Raih Penghargaan WBBM dari Kemenpan RB
Imam berharap, pada FGD kali ini dapat mencarikan titik tengah koordinasi, antara lembaga peradilan tingkat pertama wilayah Jatim dan BHP Surabaya.
"Agar pengawasan perwalian dan pengampuan oleh BHP dapat terlaksana dengan baik," pungkasnya.
Sementara itu, Subianta menambahkan, output rekomendasi pada FGD kali ini, adalah perlunya penyusunan perjanjian kerjasama antara stakeholder mengenai pengawasan perwalian atau pengampuan oleh BHP.
Baca Juga: Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Jatim Tunjukkan Bakat dan Keterampilan saat Tes WPFK
"Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai akibat hukum apabila BHP tidak dilibatkan dalam perwalian atau pengampuan," tutupnya. (cat/sis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
