SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kalangan dewan menuding politik anggaran yang dilaksanakan eksekutif asal-asalan dan mengabaikan kepentingan rakyat. Buktinya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 mencapai sebesar Rp 714 miliar dalam realisasi APBD Sidoarjo Tahun 2014.
Berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun 2014, realisasi belanja modal hanya terealisasi 72,53 % dari pagu APBD setelah P-APBD Sidoarjo Tahun 2014. Dalam pagu APBD 2014, belanja modal ditetapkan sebesar Rp 952 miliar tetapi eksekutif hanya mampu menyerap sebesar Rp 691 Miliar lebih.
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto menilai eksekutif asal-asalan dan mengabaikan kepentingan rakyat dalam politik anggaran.
"Anggaran belanja modal yang seharusnya terserap dan bisa dinikmati serta dirasakan oleh masyarakat di tahun 2014, malah lebih 25 % dari pagu. Harus di rescheduling melalui PAK (perubahan anggaran keuangan) APBD tahun 2015 ini,” tandas politisi asal Kecamatan Sedati ini, Rabu (17/6).
Menurut Tarkit, kalau eksekutif bisa mengalokasikan secara benar di awal penyusunan anggaran, maka keluhan masyarakat soal infrakstruktur yang amburadul seperti jalan rusak, sampah, banjir maupun keluhan minimnya kesejahteraan GTT/PTT, sukwan dan lainnya, tak perlu terjadi.
Baca Juga: Tampil Moncer di Debat Pilbup Sidoarjo 2024, Paslon SAE Ingin APBD Jadi Solusi Masalah Rakyat
"Dengan Silpa (APBD Sidoarjo Tahun 2014) sebesar itu, sekolah gratis dalam pengertian satuan biaya pendidikan tiap murid ditingkatkan hingga bisa menutup operasional dan keberlanjutan Sekolah pasti bisa,” tandasnya.
Diketahui, belanja modal tersebut seharusnya meliputi pengeluaran untuk bangunan seperti sekolah, puskesmas, jalan, irigasi, jaringan dan lainnya. Ironisnya, keluhan masyarakat atas jalan rusak dan infrastruktur yang minim, oleh Eksekutif dijawab dengan dalih keterbatasan anggaran.
Sementara itu, politisi PKB yang juga anggota komisi C DPRD Dhamroni Chudlori mendesak ada perubahan dalam mekanisme pembahasan anggaran. Menurutnya, masing masing SKPD harus memaparkan programnya dan kemampuan menjalankannya.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
"Kemampuan mengeksekusi program kegiatan di mata anggaran harus jadi ukuran dalam alokasi anggaran,” cetus politisi asal Tulangan ini.(sta/sho)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
