Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro (dok. PMJ)
JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Bareskrim Polri menyatakan masih menerima laporan terkait Pondok pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Hingga saat ini, Polri masih mencari adanya unsur pidana pada laporan dan aduan yang masuk.
"Bareskrim itu menerima aduan ataupun laporan. Kewajiban kita adalah mengonstruksikan dari laporan tersebut, apakah itu terpenuhi alat bukti ataupun keterangan, yang mana itu apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Selasa (27/6/2023).
Hal tersebut merespon permintaan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menindak Ponpes Al Zaytun karena dinilai terdapat unsur pidana.
Ia menerangkan jika sebuah tindak pidana harus disertai dengan pembuktian, yang mana Polri masih melakukan penyelidikan di Ponpes yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat itu.
Jika sudah ditemukan unsur pidana, maka pihaknya akan menaikkan proses ke tahap penyidikan.
Setelah proses penyidikan Polri akan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti dan alat bukti yang lainnya. Hal tersebut akan digunakan untuk menetapkan status tersangka.
Dalam hal ini Bareskrim Polri masih dalam tahap awal terkait penyelidikan di Ponpes Al Zaytun, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor.
Kendati demikian, Djuhandani memastikan akan segera menyampaikan hasilnya kepada publik.
"Kita tetap melihat hal ini sebagai yang sudah kita laksanakan untuk berupaya percepatan untuk melihat sejauh mana. Dan akan kita akan sampaikan lebih lanjut kepada publik," terangnya.
Seperti yang diketahui, Mahfud MD mengatakan kasus Ponpes Al Zaytun sudah mengandung unsur pidana yang sangat jelas.
Hal ini disampaikan Mahfud setelah mendengarkan penjelasan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait Al Zaytun di kantornya.
"Dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi," kata Mahfud, Sabtu (24/6/2023). (van)
