DPRD Kota Madiun Paripurnakan Dua Raperda Penyelenggaraan Bangunan dan Retribusi Daerah

KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna membahas raperda tentang Bangunan Gedung dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di ruang sidang utama DPRD, Jumat (7/7/2023) malam.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya dan diikuti sebanyak 22 anggota dewan. Paripurna diawali dengan penyampaian pemandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi dari DPRD kota Madiun.

Baca Juga: Ayo! Skrining Riwayat Kesehatan Gampang Banget pakai Aplikasi Mobile JKN

Dalam sambutannya, Andi Raya mengucapkan selamat kepada Wali Kota Madiun atas pencapaian juara pertama kampung KB tingkat nasional. Dan berharap minimal hal ini bisa tetap dipertahankan, lebih-lebih bisa ditingkatkan.

Dari hasil penyampaian pandangan umum dan pendapat fraksi-fraksi, maka diputuskan bahwa raperda tentang Bangunan Gedung dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan disetujui serta dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Usai rapat paripurna, Andi Raya menjabarkan tentang hasil keputusan Raperda. Walaupun sudah disetujui oleh para anggota fraksi, namun raperda tersebut masih membutuhkan persetujuan dari gubernur dan menteri.

Baca Juga: Agung, Peserta JKN asal Kota Madiun Tetap Jaga Kesehatan dengan Bersepeda

"Di dalam Raperda itu masih membutuhkan persetujuan dari Kemenkeu, Kemendagri dan gubernur Jatim adalah tarip parkir," jelas Andi Raya.

Karena pada Raperda tarif parkir, untuk kenaikannya sangat menonjol. Adapun kenaikan tarip parkir antara 50% hingga 100%.

Baca Juga: Segera Cek! KAI Daop 7 Madiun Sebut 8.968 Tiket KA untuk Libur Nataru 2024 Masih Tersedia

Penandatanganan hasil keputusan rapat paripurna DPRD kota Madiun.(Foto : Hendro Suhartono).

Karena kenaikan tarif parkir sangat menonjol. Mungkin kenaikannya berkisar antara lima puluh hingga seratus persen. Walaupun ini nilainya kecil namun ini cukup berdampak," imbuhnya.

Dengan adanya kenaikan tarif parkir yang ada di Raperda tersebut, diharapkan untuk menunggu persetujuan terlebih dahulu. Namun juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga: RS Hermina Beri Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan pada Driver Grab

"Kami para dewan menyarankan untuk menunggu persetujuan gubernur dan dari pusat. Dan dalam tataran pelaksanaan kita harus melakukan penyesuaian kontrak. Dan mungkin untuk pemberlakuan dilakukan pada awal tahun." tegas Andi Raya. (adv/dro/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News