IDI Tak Bertaji, Jangan Lumpuh seperti PWI

IDI Tak Bertaji, Jangan Lumpuh seperti PWI Dahlan Iskan

JAKARTA, BANGSAONLINE.com Meski penuh pro-kontra, tapi yang baru tetap disahkan. Kerja sama “yang baik” – sebagian menyebut slintutan - antara Pemerintah dan DPR membuat mulus. DPR bahkan dianggap bertekuk lutut menghadapi pemerintah.

Namun tentu banyak yang mengganjal. Diantaranya IDI. Organisasi profesi yang selama ini berperan sangat signifikan dalam profesi kean pun terancam lumpuh.

Baca Juga: Polda Jatim Gelar Sarasehan Media Jelang Pilkada 2024

Benarkah? Simak tulisan Dahlan Iskan, serba bisa, di BANGSAONLINE edisi Senin, 17 Juli 2023 di bawah ini:

PENGANTAR REDAKSI BANGSAONLINE

SEPERTI apakah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di masa yang akan datang?

Baca Juga: Undangan Sambung Guyub Dianggap Pilih-pilih Wartawan, Humas Polres Kediri Kota Ngaku Lupa

Apakah seperti Persatuan Wartawan Indonesia () yang tidak bergigi –pun di mata anggotanya sendiri?

Tugas utama adalah menjaga dan menegakkan kode etik. Dalam hal IDI, menegakkan kode etik . Dalam hal , tugasnya menegakkan kode etik jurnalistik.

Tapi seperti tidak mudah melaksanakan tugasnya itu. Menjadi tidak perlu minta rekomendasi . Menerbitkan media tidak perlu izin siapa-siapa. Apalagi di zaman medsos ini. Semua orang bisa menjadi . Siapa saja bisa punya media.

Baca Juga: Polda Jatim Ajak Media Bersinergi Jaga Kondusivitas Pilkada 2024

Maka organisasi praktis lumpuh. Memang masih banyak yang berambisi menjadi ketua . Seolah itu sangat penting. Tapi sudah bukan apa-apa lagi.

Memang IDI tidak seperti . Untuk menjadi harus benar-benar tahu apa yang dikerjakan sebagai . Pendkan nya pun sangat panjang. Pendkan  sudah sangat cukup membekali untuk mengerjakan pekerjaan .

Di tidak. Tanpa pendkan pun bisa jadi . Dalam hal pendkan yang terkait dengan pekerjaannya, profesi adalah yang paling parah.

Baca Juga: Gandeng PWI Jombang, Cabdindik Gelar Bimbingan Strategi Pengelolaan Medsos

Apakah ke depan IDI akan pecah seperti di organisasi ? Sampai hari ini IDI masih yang paling solid. Mungkin karena selama ini IDI dijamin oleh . Tapi dengan disahkannya yang baru, nama IDI tidak tercantum lagi. Senjata untuk mengharuskan semua menjadi anggota IDI juga tidak ada lagi.

Organisasi profesi seperti memang punya program banyak. Terutama terkait dengan peningkatan mutu . Di IDI pekerjaan seperti itu tidak ada. Dokter sudah dibekali pendkan yang cukup. Kalau mau meningkat masih ada pendkan spesialis.

Di malah ada pekerjaan tambahan: meningkatkan kesejahteraan . Sampai ada wakil ketua bidang kesejahteraan. Sampai pun mengurus fasilitas perumahan .

Baca Juga: Berangkat ke Porwanas XIV di Banjarmasin, 2 Atlet Catur PWI Kediri Targetkan Emas

Rasanya hanya yang mengurus kesejahteraan anggotanya. Seolah profesinya tidak bisa membuat sejahtera.

Ke depan IDI mestinya tetap penting. Kepada siapa masyarakat mengadukan yang melanggar kode etik. Ataukah langsung ke pemerintah. Lalu pemerintah sendiri yang akan menindak. Pemerintah yang mengeluarkan izin praktik, pemerintah yang mengawasi.

Dalam hal rasanya antara kode etik dan peraturan saling berimpitan. Seorang  yang melanggar pasal tertentu dalam kode etik bisa jadi juga melanggar pasal tertentu dari sebuah peraturan negara.

Baca Juga: HUT Pertama, SMSI Surabaya Gelar Talkshow

Dalam praktik sehari-hari sangat sulit menindak anggotanya. Pemerintah lebih mudah menindak pegawainya.

Ada contoh baik: Organisasi profesi pengacara kini sudah terbiasa tidak lagi satu. Profesi yang paling banyak organisasinya adalah pengacara. Tapi organisasi pengacara masih punya gigi: calon pengacara harus ikut ujian di masing-masing organisasi. Tanpa itu ia tidak bisa dapat izin beracara di pengadilan. Banyaknya organisasi di profesi pengacara sudah dianggap biasa. Pengacara sudah move on menghadapi kenyataan hidup baru.

Setelah IDI tidak disebut lagi di yang baru, rasanya tinggal satu yang masih hebat: notaris. Organisasi notaris tetap satu: (Ikatan Indonesia). Nama pun ada dalam UU Jabatan . Izin notaris tidak akan keluar kalau tidak punya nomor keanggotaan di . Bahkan ikut ujian kode etik pun tidak bisa.

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Notaris, Kadiv Yankumham Silahturahim dengan MPDN Tulungagung dan Trenggalek

Rasanya pemerintah masih perlu IDI seperti juga perlu . Dengan adanya IDI tugas pemerintah lebih ringan. Maka masih banyak peluang untuk membuat IDI bertaji. Yakni lewat peraturan-peraturan pelaksanaan yang baru.

IDI jangan sampai seperti . (Dahlan Iskan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO