Bachtiar Pradinata, kuasa hukum salah satu tersangka yang ditetapkan Kejari Bangkalan terkait proyek kaki Jembatan Suramadu.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan dianggap tidak berdasar dan terlalu gegabah dalam penetapan MS sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan pengembangan kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Madura. Oleh karena itu, Bachtiar Pradinata selaku kuasa hukumnya menempuh jalur praperadilan.
"Perkara ini sebetulnya sudah bergulir gugatan perdata. Bahkan, jauh sebelum klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Yang dipermasalahkan terkait ganti rugi, tentang pembebasan lahan pengembangan kaki Suramadu di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, senilai Rp1,2 miliar," ujarnya, Selasa (1/8/2023).
Baca Juga: Tak Cukup Bukti, Bawaslu Bangkalan Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Menurut dia, penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya putusan hasil gugatan perdananya. Sehingga, belum ditemukan siapa pemilik sah atas tanah itu, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
"Jangan sampai orang yang ditetapkan tersangka lalu ditahan, ternyata pemilik sah atas lahan itu. Yang bersangkutan sudah dirampas hak kemerdekaannya, namanya ditahankan orang tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya," tuturnya.
Saat pembebasan lahan itu, kata Bachtiar, status MS merupakan pemilik sah atas lahan tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat aslinya. Kemudian, lahan itu dibebaskan untuk kepentingan umum seharga Rp1,2 miliar.
Baca Juga: Pj Bupati Bangkalan, Kadispora dan EO Ramai-Ramai Minta Maaf Atas Insiden Pembukaan POPDA Jatim
"Apa salah ketika orang menjual tanahnya dengan sertifikat atas namanya. Terlepas jika setelah itu, ada pihak lain yang mengklaim bahwa itu adalah lahannya, berarti kasusnya pada sengketa kepemilikan lahan, berarti perdata. Harusnya penyidik jelas, dalam menentukan seseorang sebagai tersangka, layak atau tidaknya harus jelas," paparnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Muhammad Fakhry, meyebut praperadilan yang dilakukan kuasa hukum MS telah bergulir. Bahkan, pihaknya telah mengagendakan pembuktian dari pemohon dan termohon pada besok, Rabu (2/8/2023).
"Kami sudah menyiapkan bukti-bukti yang diinginkan, seperti pembuktian pembayaran di Pos. Kami juga akan melakukan rapat, apakah buktinya sudah cukup atau tidak," ucapnya. (fat/uzi/mar)
Baca Juga: Panitia Larang Puluhan Wartawan Masuk ke Acara Pembukaan POPDA dan PAPERDA di Bangkalan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
