Kadiv Yankumham Nur Ichwan setelah melakukan penandatangan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum triwulan III 2023 di Kanwil Kemenkumham Jatim, Minggu (15/10/2023)
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim mengoptimalkan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Salah satunya, dengan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH).
PBH yang tidak bisa memenuhi target anggarannya, dan akan dialihkan untuk PBH yang serapan anggarannya lebih optimal.
Baca Juga: 11 UPT Jatim Borong Penghargaan di Refleksi Akhir Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM
Pengalihan anggaran tersebut, ditandai dengan penandatanganan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum triwulan III 2023 di Kanwil Kemenkumham Jatim, yang dipimpin oleh Kadiv Yankumham Nur Ichwan.
"Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan hasil evaluasi dari Tim Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur," ujar Ichwan, Minggu (15/10/2023).
Dari hasi evaluasi tersebut, dilaporkan kepada Tim Panitia Pengawas Pusat (PANWASPUS) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan penilaian berbasis kinerja pelayanan dan penyerapan anggaran selama periode kontrak bantuan hukum dari bulan Januari-September tahun 2023.
Baca Juga: Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Serukan Kolaborasi untuk Membangun Negeri
"Terdapat 25 OBH yang mendapat penambahan anggaran, sebanyak 15 OBH yang mendapat pengurangan anggaran, dan terdapat 25 OBH yang tidak mendapatkan penambahan maupun pengurangan," lanjut Ichwan.
Menurut Ichwan, total penambahan pagu anggaran yang diberikan oleh Tim Panwaspus BPHN sebesar Rp131 juta.
Baca Juga: Imigrasi Malang Raih Penghargaan WBBM dari Kemenpan RB
"Peningkatan kinerja pelayanan dan penyerapan anggaran dari masing-masing Pemberi Bantuan Hukum merupakan hal utama yang harus ditanamkan dalam melaksanakan pemenuhan hak atas rasa keadilan, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum," tegas Ichwan.
"Para Pemberi Bantuan Hukum harus selalu menjaga integritas dengan berpedoman pada Pemberian Layanan Bantuan Hukum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum," tutupnya. (cat/sis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
