Tutup Pelatihan Digital Leadership Academy, Khofifah Dorong Sistem Pelayanan Publik Terintegrasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Program Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) untuk pejabat tinggi pratama tahun 2023 di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu (13/12).

Penutupan pelatihan tersebut ditandai dengan penyematan lencana smart digital leader kepada para peserta pelatihan oleh Gubernur Khofifah. Mereka adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama di Lingkup Pemprov Jatim.

DLA 2023 merupakan pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan digital bagian kerja sama antara BPSDM Pemprov Jatim dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi dari berbagai universitas terkemuka di dunia seperti University of Strathclyde Glasgow UK, University of Wollongong Australia, University of Twente Belanda, dan JICA Japan.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah mendorong agar para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dapat melakukan integrasi transformasi digital di sektor pelayanan pubilk. Mengingat saat ini transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik telah menghasilkan berbagai macam aplikasi. Namun, seringkali banyaknya aplikasi digital tersebut belum terintegrasi satu dengan yang lain.

Maka dari itu, Khofifah berharap berbagai macam aplikasi digital yang ada dapat diintegrasikan ke dalam satu portal atau satu aplikasi. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih mudah dan efisien dalam mengakses layanan publik melalui satu portal aplikasi.

“Bagaimana aplikasi saling terkoneksi dan terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga harus disinkronkan antara satu OPD dengan OPD lain yang terkait. Ada problem internal institusi yang tidak semua mau memberikan datanya. Sinkronisasi satu data Jatim harus dilakukan,” katanya.

"We have to improve, we have to open mind. Digital ekosistem bukan tergantung pakarnya tapi political commitment dan political will dari para digital leader," imbuhnya.

Gubernur Khofifah pun mencontohkan, integrasi dan kolaborasi transformasi digital salah satunya berupa website pelayanan publik. Sehingga dalam satu website atau portal tersebut langsung menampilkan berbagai macam pelayanan publik, baik soal kesehatan maupun sosial.

"Sehingga ketika masyarakat mengakses satu portal tersebut, mereka bisa langsung mengakses berbagai layanan. Ke depan, transformasi digital pelayanan publik juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan digital ID berbasis data kependudukan," katanya.

Salah satu contoh pengintegrasian transformasi digital, kata Khofifah, yakni melalui aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Di mana sebagai aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), SIPD bisa menyederhanakan 546 aplikasi.

SIPD ini merupakan akselerasi integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan-pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan pada seluruh pemda di Indonesia.

"SIPD RI ini dikembangkan melalui sinergi lintas instansi pemerintah. Melalui SIPD ini diharapkan ada peningkatan akurasi program nasional melalui pemanfaatan dashbord terpadu, sehingga pemerintah daerah tidak lagi double entry, meniadakan duplikasi aplikasi dan pengelolaan data sejenis, terintegrasi dengan berbagai aplikasi kementerian/lembaga," katanya.

Khofifah menegaskan, penyelenggaraan SPBE sangat penting untuk memudahkan warga mengakses layanan publik. Karena saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang dinilai kurang efisien.

"SPBE ini juga penting bagaimana keterkaitan antara penerapan SPBE dengan pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, dan penyeleggaraan penegakan hukum," katanya. (dev/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News