
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Sejak dibuka pada 12 Januari lalu, pendaftar seleksi terbuka (selter) 4 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkab Gresik diketahui baru 1 orang.
"Hingga hari ini masih 1 pejabat yang mendaftar selter 4 JPT pratama setelah kami buka resmi pada 12 Januari," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Rabu (17/1/2024).
Baca Juga: Diikuti 2.438 Peserta, Wabup Alif Berangkatkan Gerak Jalan Balongpanggang-Gresik
Namun, Agung enggan menyebutkan identitas satu-satunya pejabat eselon III yang sudah mendaftar tersebut.
Ia menjelaskan ketentuan selter JPT pratama, bahwa seleksi bisa dilanjut apabila pendaftar minimal 3 peserta yang memenuhi syarat untuk satu jabatan.
Jika kuota tak terpenuhi hingga pendaftaran ditutup, maka panitia seleksi bisa memperpanjang waktu pendaftaran hingga kuota pendaftar untuk pelaksanaan selter terpenuhi.
Baca Juga: Hari Pertama Jabat Wabup Gresik, Alif Tinjau Sekolah Rusak di Kedamean
Kasus seperti ini pernah terjadi saat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka selter jabatan sektretaris dewan (sekwan).
Seleksi jabatan sekwan dibatalkan lantaran peserta yang mendaftar terbukti tak memenuhi syarat, sehingga pesertanya tak sampai 3 orang.
"Ini kan waktu pendaftarannya masih panjang, ditutup 28 Januari. Saat ini kemungkinan pejabat yang akan ikut selter baru menyiapkan semua berkas persyaratan yang dibutuhkan," pungkas Agung.
Baca Juga: Jelang Akhir Masa Jabatan, Bu Min Ucapkan Terima Kasih
Seperti diberitakan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka selter untuk 4 JPT pratama yang kosong pejabat definitif.
Keempat jabatan itu adalah kepala dinas tenaga kerja (disnaker), kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik, dan staf ahli bupati bidang fisik prasarana. (hud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News