Polisi Sebut Penggelapan Bansos PKH di Sampang Tak Terbukti, Pelapor: Tidak Mungkin

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kasus penggelapan bansos PKH milik Dewi, warga Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang.

Hal itu disampaikan Kasatreskrim Polres Sampang, AKP Sigit Nursiyo Dwiyugo. "Sesuai dengan hasil gelar perkara oleh penyidik Tipikor, kasus itu tidak ditemukan tindak pidana," ujar Sigit, Rabu (17/1/2024).

Baca Juga: Viral Rumah Eks Sekdes Asemraja Sampang Disegel, Diduga karena Kalah Taruhan Pilkada

Kendati demikian, penyidik belum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus ini. Namun, polisi tetap mengacu pada hasil gelar perkara.

"SP3 memang belum dikeluarkan, tapi penyidik tetap mengacu pada hasil gelar perkara," kata Sigit.

Disinggung terkait bukit tambahan, ia menyatakan tidak perlu lantaran hasil dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ketiga sudah transparan.

Baca Juga: Selamat! Ini Cara Dapat BLT BBM Rp300 Ribu dan Cek Nama Anda Sebagai Penerima, Kapan Jadwal Cairnya?

"Kenapa harus bukti tambahan jika di SP2HP sudah jelas tidak diketahui adanya tindak pidana," tuturnya.

Sigit pun membantah tudingan dari LSM MDW soal hilangnya berkas laporan PKH di Tipikor Polres Sampang. Menurut dia, hal itu merupakan miskomunikasi.

"Tidak mungkin berkas laporan hilang, semuanya pasti ada," ucapnya.

Baca Juga: Polda Jatim Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Lapen Sampang, Aktivis Berencana Kembali Gelar Aksi

Sementara itu, pelapor dari LBH Janur merasa heran dari hasil penanganan Tipikor Polres Sampang yang tidak menemukan unsur pidana dalam penggelapan bansos PKH. Sebab, KPM saat diperiksa mengaku tidak pernah menerima sepeser pun dari bantuan tersebut.

"Tidak mungkin kalau memang tidak ditemukan tindak pidananya, sedangkan KPM sendiri tidak pernah menerima bantuan itu," kata Ketua LBH Janur, Andi Subahri.

Ia juga menilai ada kejanggalan pascapenerbitan SP2HP ketiga oleh penyidik karena berdekatan dengan pergantian jabatan Kasatreskrim Polres Sampang.

Baca Juga: Penyidikan Lamban, Projo Sampang Desak Polda Jatim Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Lapen Rp12 M

"Sepertinya SP2HP itu dikebut oleh penyidik karena ada pergantian kasat baru," ujarnya.

Menyikapi hal itu, LBH Janur akan menempuh jalur lain untuk mengkaji ulang kasus yang dilaporkan. Andi menegaskan, hasil dari penanganan polisi masih tetap merugikan masyarakat.

"Kalau memang tidak ada tindakan pidana, secara otomatis masyarakat yang dirugikan. Tetapi kami bersama tim LBH Janur akan mengakaji ulang kasus ini," pungkasnya. (tam/mar)

Baca Juga: Polisi Tangkap Pembunuh Pria di Banyuates Sampang, Pelaku Selingkuhan Korban

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News