MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan menyatakan kesiapannya utnuk mendukung penuh penyelenggaraan pesta demorasi tahun ini. Optimalisasi layanan seperti skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas Pemilu 2024 juga telah dilakukan.
Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto melakukan rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, dan dinas kesehatan setempat, Rabu (31/1/2024). Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Elke Winasari, memastikan hal tersebut.
Baca Juga: Bawaslu Kota Batu Catat Ada 7 Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada 2024
Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional, bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Tahun 2024.
"Rapat ini sebagai bentuk koordinasi, agar KPU dan Bawaslu memastikan seluruh subordinat di bawahnya, untuk melakukan skrining riwayat kesehatan. Ada 3 poin utama yang tercantum dalam SEB yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, yaitu pertama untuk memastikan seluruh petugas penyelenggara pemilu dan Pilkada Tahun 2024, serta melakukan skrining riwayat kesehatan BPJS Kesehatan," paparnya.
"Kedua, mendorong petugas penyelenggara pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yang belum terdaftar dalam Kepesertaan JKN untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN, serta bagi petugas dengan kepesertaan JKN non aktif untuk dilakukan reaktivasi. Ketiga, kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dan membayarkan iuran bagi petugas yang belum menjadi peserta JKN," imbuhnya.
Baca Juga: Jelang Pilbup 2024, Polres Kediri Bentu Satgas Anti Money Politic
Elke menyebut, hasil skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh pada status penetapan yang bersangkutan sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum. Untuk hasil skrining petugas yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
"Rapat ini sebagai bentuk koordinasi BPJS Kesehatan dengan KPU dan Bawaslu. Agar, memastikan seluruh petugas pemilu telah melaksanakan skrining riwayat kesehatan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Harapannya, dengan telah dilakukan skrining kesehatan petugas pemilu, maka penyelenggaraan pemilu berjalan lancar," ujarnya.
Elke menambahkan, petugas pemilu dapat mengisi seluruh pertanyaan Skrining Riwayat Kesehatan melalui tautan https:lwebskriningpetugaspenyelenggarapemilu.bpjs- kesehatan.go.id/. BPJS Kesehatan menyiapkan sistem informasi (aplikasi) untuk pengisian Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu ini akan disiapkan oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Jelang Debat Publik Terakhir, Ketua KPU Tuban Pastikan Pendukung yang Hadir Bertambah
Ia menyatakan, sistem ini juga akan terintegrasi dengan sistem informasi milik KPU dan Bawaslu. BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu.
"Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dapat dilihat langsung hasilnya sehingga setiap petugas pemilu dapat langsung mengetahui kondisi kesehatannya. Dengan demikian penyelenggara pemilu akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah telindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin, menyampaikan dukungannya untuk kegiatan skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini. Ia beujar, skrining riwayat kesehatan, merupakan hal penting untuk mengetahui kondisi kesehatan tiap petugas. Karena, tugas yang akan dilaksanakan saat berlangsungnya pemilihan umum cukup berat.
Baca Juga: Pj Ali Kuncoro dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Tinjau Logistik KPU Jelang Pilkada Serentak 2024
"'Saat melaksanakan tugas dibutuhkan kondisi yang fit, hal ini sudah menjadi perhatian kami. Sejak awal, kondisi kesehatan juga menjadi salah satu syarat saat mendaftar menjadi petugas pemilu," katanya.
"Belajar dari pengalaman pemilu sebelum ini maka kami melakukan seleksi terhadap kondisi dan riwayat kesehatan setiap petugas. Agar, meminimalisir terjadinya resiko kesehatan pada saat bertugas nanti," ucapnya.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan BPJS Kesehatan terhadap penyelenggaraan pemilu melalui kegiatan skrining riwayat kesehatan ini. Tentunya kami juga memastikan, setiap petugas pemilu telah melakukan skrining riwayat kesehatan. Kami berharap, pemilu lancar dan nyaman karena petugas pemilu telah terlindungi dan menjadi peserta aktif Program JKN," kata Amin. (ris/mar)
Baca Juga: KPU Sukses Gelar Debat Publik Pamungkas Pilwalkot Batu 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News