GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah calon legislatif (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Gresik dan Lamongan pada pemilu 2024 memilih menghentikan pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa banner maupun baliho.
Dari hasil evaluasi mereka, keberadaan APK tak banyak mendongkrak elektoral atau tingkat keterpilihan.
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
"Padahal, biaya yang saya keluarkan untuk APK sangat besar," ucap salah satu caleg DPRD Jatim dapil 13 (Gresik dan Lamongan) kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (3/2/2024).
Caleg itu mengaku telah mencetak ribuan APK baik berupa banner, baliho, dan jenis lainnya untuk mengampanyekan diri pada masyarakat pemilih.
APK itu sebagian besar sudah dipasang di tepi jalan protokol kabupaten dan titik-titik desa sejak musim kampanye 28 November 2023. Nyatanya, APK tak banyak berpengaruh terhadap potensi raihan suara.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
"Akhirnya kami memilih tak menyebarkan APK yang telah dicetak dengan menghabiskan uang ratusan juta. APK yang belum disebar, saya tumpuk saja di rumah dan posko," tuturnya.
Menurutnya, saat ini masyarakat lebih suka didatangi dan dimobilisasi oleh caleg langsung maupun tim dan relawan. Namun dengan dijanjikan sejumlah imbalan.
"Makanya, biaya yang tengah saya siapkan saat ini saya konsenkan untuk penggalangan pemilih saja. Biaya pembuatan APK saya alihkan," pungkasnya.
Baca Juga: Jelang Konfercab, Jumanto Nyatakan Siap Pimpin PDIP Gresik
Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Gresik, Noto Utomo, menyampaikan caleg harus jeli dalam menggaet dukungan massa.
"Kalau nggak jeli, biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan suara yang didapatkan," kata Noto.
Menurutnya, pemasangan APK masih diperlukan untuk mempromosikan caleg, terlebih caleg pendatang baru.
Baca Juga: Pro Bumbung Kosong, Usulan DPC PDIP Gresik Pecat Bagus dan Medy Tak Direspons DPD Jatim
"Juga yang tak kalah penting, menggalang dukungan massa pemilih dan menjaganya hingga coblosan," tutur Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik ini.
Noto tidak menampik di Kabupaten Gresik banyak yang menghentikan pemasangan APK karena dianggap kurang efektif mendongkrak elektoral.
"Saya kira semua caleg turun ke masyarakat dan mengevaluasi hasil elektoral, sehingga mereka harus melakukan skenario baru untuk mendongkrak elektoral. Jika ada caleg yang menganggap pemasangan APK tak efektif dongkrak elektoral, itu sah-saja saja," pungkas caleg DPRD Gresik dari dapil Gresik 9 (Manyar dan Bungah) ini. (hud/ns)
Baca Juga: Noto Jelaskan Mekanisme Konfercab PDIP, DPD dan DPP Punya Wewenang Penuh Tentukan KSB
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News