Cak Dedi saat sarasehan yang digelar di Hotel Leedon, Minggu (30/3/2024) sore. (Foto: YUDI ARIANTO/BANGSAONLINE)
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Membangun Surabaya itu harus berkolaborasi dan tidak memandang ras, suku, agama dan lainnya.
Perhatian pembangunan harus disesuaikan dengan kelokalan karakter atau kearifan lokal, baik itu di wilayah Surabaya utara, selatan, timur, barat, serta Surabaya pusat.
“Ini yang dimaksud dengan, Menuju Surabaya Lebih Baik dan Membangun Tanpa Diskriminasi,” kata Cak Dedi, sapaan akrab Hadi Dediyansah saat sarasehan yang digelar di Hotel Leedon, Minggu (30/3/2024) sore.
Sehingga menurutnya, perlu menjadi perhatian penting bagi seorang pemimpin Surabaya bahwa Arek-Arek Suroboyo yang heterogen ini harus memiliki privilage terhadap semua program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
'Setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Surabaya harus diisi oleh Arek-Arek Suroboyo yang kompeten minimal 50%, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa memahami dan mengerti betul akan kebutuhannya," sebutnya mencontohkan.
Dedi menegaskan bahwa program-program yang sesuai dengan UU atau UUD 1945 secara otomatis akan dilaksanakan dengan seksama.
Seperti pendidikan gratis berikut seragamnya, kesehatan gratis, dan menyediakan lapangan pekerjaan.
"Serta membina dan membangkitkan perekonomian masyarakat mandiri melalui program UMKM bagi penduduk Surabaya," tegas Dedi yang akan maju sebagai kontestan calon wali kota pada Pilkada Surabaya 2024 ini.
Ia juga menyoroti terkait banyaknya permasalahan kebutuhan tempat tinggal. Kota sebesar Surabaya sudah harus memikirkan bukan lagi rumah susun (rusun) tapi apartemen, agar standar hidup masyarakat menjadi lebih baik.
"Untuk tanah yang masih berstatus Surat Ijo, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa diserahkan sebagai hak milik kepada masyarakat yang selama ini menghuninya," jelas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Kemudian, perhatian terhadap lansia yang berusia di atas 70 tahun, pemerintah harus hadir memberikan subsidi makan gratis sehari 3 kali. Dedi juga pesan kepada ibu-ibu sebagai kader atau penggerak agar jangan dikotak-kotakkan dalam setiap pergantian wali kota.
"PKH, PKK, Kader Lingkungan dan lain sebagainya harus menjadi satu dalam organ fungsional pemerintah dan di luar kepentingan politik," pesannya.
