DPP Tunjuk Ahmad Nurhamim sebagai Cabup Gresik 2024, Golkar Tak Buka Penjaringan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik tidak akan membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) menghadapi Pilkada Gresik 2024.

Hal ini diucapkan Ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim (Anha) saat dihubungi BANGSAONLONE.com, Sabtu (20/4/2024).

Ia mengatakan DPD tak membuka penjaringan cabup dan cawabup karena DPP telah menunjuk dirinya sebagai cabup pada Pilkada Gresik 2024.

Anha, begitu sapaan Nurhamim, mengungkapkan bahwa penunjukan dirinya sebagai Cabup Gresik dilakukan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar, Airlangga Hartarto dalam forum silaturahmi dan pengarahan calon bupati dan calon wakil bupati tahun 2024, pada Sabtu, 6 April 2024, di Balroom Lt. 2 Grha DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni XI Jakarta.

Ia mengungkapkan, dirinya merupakan satu dari 25 calon kepala daerah yang ditunjuk Ketum DPP Golkar untuk running pada pilkada serentak di Jawa Timur pada 27 November 2024.

"Penunjukan saya sebagai Calon Bupati Gresik ini menindaklanjuti keputusan hasil Munas X DPP Golkar tahun 2019 tentang Program Umum Partai Golkar," terangnya.

Nurhamim menyampaikan, penunjukannya sebagai Calon Bupati Gresik sudah pernah disinggung dalam rapat DPD Golkar Jatim bersama pengurus DPD kabupaten dan kota se-Jawa Timur, pada 9 Maret 2024.

Rapat tersebut di antaranya membahas kemungkinan kembali mengusung kepala daerah dan wakil kepala daerah (incumbent) pada pilkada 2024.

"Syaratnya, antara lain (kepala daerah incumbent) pada pemilu 2024 bisa menambah suara Golkar di DPRD Gresik," bebernya.

Namun, kenyataannya kepala daerah dan wakil kepala daerah Gresik (Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah) tak bisa menaikkan suara Golkar pada pemilu 2024, sebagaimana tertuang dalam klausul perjanjian yang diteken.

Justru sebaliknya, suara Golkar pada pemilu 2024 turun, yang berimbas pada penurunan kursi DPRD Gresik menjadi 6 kursi dari sebelumnya 8 kursi.

"Ini di antara yang menjadi pertimbangan DPP untuk kembali atau tidak mengusung incumbent yang pernah diberangkatkan Golkar pada pilkada 2020. Tidak hanya di Gresik, DPP memberlakukan kebijakan itu secara nasional," terangnya. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News