Merdeka Belajar yang Damai

Oleh: M. Aminudin

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Di tengah mencuatnya berita kekerasan di sekolah kedinasan bulan Mei ini, salah satu media terkemuka nasional dari Jawa Timur, BANGSAONLINE.com melansir seruan mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pentingnya kedamaian di dunia pendidikan.

Seperti di wartakan BANGSAONLINE.com 10 Mei 2024 pada acara balal bihalal bersama dihadiri ribuan Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan se-Bakowil 5 Jember di SMKN 2 Kota Probolinggo, Ketua Umum Pusat Ikatan alumni UNAIR Khofifah Indar Parawansa menghimbau lembaga pendidikan menanamkan sifat dan karakter lembut hati menjadi penting untuk menciptakan generasi bangsa yang cinta damai menghindari pertengkaran kekerasan.

Apalagi saat ini dunia pendidikan pada era kurikulum merdeka belajar seharusnya lebih kondusif kenyamanan lingkungan belajar mengajar. Ketum Muslimat NU Khofifah itu benar, Merdeka Belajar memang lebih kondusif menciptakan pendidikan harmoni dan nyaman.

Program Merdeka Belajar memiliki rangkaian episode panjang di antaranya Episode 25 yang spesifik bertujuan mengurangi kekerasan dunia Pendidikan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode 25. Peraturan itu mengatur tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan.

Regulasi dalam Merdeka Belajar Episode 25 Satuan pendidikan juga diamanatkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas (satgas).

TPPK dan satgas perlu dibentuk bertujuan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani. “Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban".

Sementara itu, kata dia, sanksi administratif akan diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik.

Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip keleluasaan dibanding kurikulum sebelumnya antara lain terlihat sebagai berikut:

Pertama, pengembangan karakter yang menekankan pada kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran, seperti Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Kedua, fleksibel. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi murid, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat.

Ketiga, fokus pada muatan esensial sehingga berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Dengan demikian, tenaga pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna.

Prinsip fleksibelitas pendidikan Merdeka Belajar bisa dilihat dari keringanan beban guru, dokumen yang wajib disusun hanya kurikulum operasional satuan pendidikan dan rencana pembelajaran (RPP). Mendikbudristek menjelaskan, kedua dokumen ini bisa dibuat secara sederhana. RPP bahkan boleh hanya satu halaman, sesuai Permendikbudristek No. 16/2022 tentang Standar Proses. Tidak ada kewajiban membuat modul ajar yang kompleks dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Dalam menyusun dokumen pembelajaran, guru juga tidak harus mulai dari nol. Beragam contoh kurikulum sekolah, RPP, modul, dan asesmen telah tersedia di PMM dan bisa digunakan secara langsung atau diadaptasi oleh guru. Guru dapat mempelajari cara menyusun dokumen pembelajaran Kurikulum Merdeka di panduan pembelajaran dan asesmen di laman kurikulum.kemdikbud.go.id.

Modul pelatihan di PMM disediakan untuk membantu guru belajar sesuai kebutuhan. Tidak ada kewajiban menyelesaikan semua atau sebanyak mungkin modul pelatihan. Hal yang jauh lebih penting adalah guru menggunakan materi yang dipelajari untuk melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran.

Untuk membantu guru, Kemendikbudristek meluncurkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang menyediakan berbagai perangkat ajar, mencakup buku teks, buku bacaan, contoh kurikulum sekolah, contoh modul, dan instrumen asesmen kelas yang terus diperbarui secara berkala.

PMM juga mendukung sekolah membentuk komunitas belajar secara luring. Program Merdeka Belajar juga diikuti penyebaran literasi ke berbagai daerah secara ofline. Setidaknya Kemendikbudristek juga telah mendistribusikan lebih dari 15 juta eksemplar (716 judul) buku bacaan berjenjang yang menarik telah disusun dan dikirim ke lebih dari 5.900 PAUD dan lebih dari 14.500 SD di daerah tertinggal, disertai dengan pelatihan untuk mengelola buku dan menggunakannya dalam pembelajaran. Selain itu, PGP telah berjalan dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 9 dan menjangkau 502 kab/kota di 38 provinsi di Indonesia, termasuk 1.792 guru di daerah khusus/intensif/3T.

Program Merdeka Belajar perlahan mengubah wajah Pendidikan Indonesia yang lebih manusiawi dan mendorong anak didik berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Situasi belajar mengajar saat ini lebih rileks dan nyaman sehingga dibanding enam tahun lalu kekerasan dunia pendidikan makin rileks dan sejuk. Walaupun kekerasan dunia Pendidikan masih belum hilang sama sekali.

Sedikitnya ada 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang 2023 yang terekam pemberitaan media massa dengan total 134 pelaku dan 339 korban yang 19 orang di antaranya meninggal dunia. Data ini dihimpun Yayasan Cahaya Guru pada 1 Januari-10 Desember 2023 melalui pemantauan pemberitaan media massa tersertifikasi Dewan Pers.

Rangkaian data yang dipaparkan di atas sudah jelas merebaknya kekerasan dan penetrasi budaya kekerasan seperti maraknya geng-geng pembalap yang sebagian merasuki kaum muda telah memasuki fase serius yang harus ditangani secara sistematis. Di atas Upaya penanganan Kemendikbudristek sudah bagus itu terlihat dari diterbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 untuk menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tinggal sekarang bagaimana mengimplementasikan tata kelola yang telah diterbitkan Kemendikbudristek Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 untuk menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.lu

Di antara yang perlu segera direlaisasikan adalalah klausul di Permendikbudristek itu yang berisi antara lain menyediakan pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemendikbudristek dan PEMDA perlu banyak bekerjama mendanai prakarsa LSM dan Ormas Kepemudaan yang melakukan pelatihan pendidikan perdamaian dan Resolusi Konflik. Materi Pendidikan perdamaian bertujuan membekali ketrampilan pelajar/ mahasiswa dan kaum muda untuk memantau, menganalisis, dan memberikan masukan dalam memecahkan konflik di antara mereka dan mendorong kedewasaan untuk mendorong kebiasaan menggunakan saluran secara damai dalam menhghadapi konflik dan memperjuangkan kepentingannya dalam memperjuangan kepentingan dan idealismenya (increased capacity of citizen youth for peace making), dan sebabgainya.

Jika itu dilakukan jadilah Program Merdeka Belajar bukan hanya mendorong penguatan spesialisasi penguasaan ilmu pengetahuan dan skill anak didik tapi jugs menciptakan iklim pendidik yang damai dan menyejukkan. Semoga .....

Penulis adalah Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), Staf Ahli Pusat Pengkajian MPRRI tahun 2005 dan Staf Ahli DPRRI 2008 serta Pengurus Pusat Ikatan alumni UNAIR, Entreneurship Depart.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News