SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Lelang lampu LED di LPSE Pemkot Surabaya diduga kuat terjadi KKN. Lelang pengadaan barang impor berupa lampu LED untuk penerangan jalan umum (PJU) di LPSE Pemkot Surabaya disinyalir hasil konspirasi (KKN) dan merugikan keuangan Negara senilai 1,2 miliar, karena pemenang yang ditunjuk ternyata peserta lelang dengan nomer urut delapan (8).
Tidak hanya itu, LPSE juga tidak mensyaratkan pencantuman sertifikat keaslian (Certificate Origin), padahal barang impor. Hasil evaluasi pokja ULP soal lelang pengadaan lelang lampu LED PJU di lingkungan Pemkot Surabaya dengan dokumen pengadaan bernomer 027/11757/ ULP/2015, akhirnya menetapkan PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang lelang meskipun masuk urutan penawar ke-8 .
Baca Juga: KPK Geledah PTPN XI Surabaya, 2 Koper Disita hingga Periksa Direktur Utama
Harga penawaran milik PT Sarana Dwi Makmur yang dimenangkan oleh ULP Pemkot Surabaya bernilai Rp 7.244.000.000,-, yang ternyata nilai ini mempunyai selisih 1,2 miliar dengan penawar ranking 1, hanya saja barang yang ditawarkan berbeda yakni General Electric, tetapi mempunyai selisih 800 juta dengan ranking 2 dan 3 dengan barang yang sama yakni produk Philip.
Dengan demikian, penunjukan PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang lelang telah menyalahi dokumen pengadaan lelang lampu LED yang diedarkan oleh pokja ULP no 027/11757/ULP/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal evaluasi dokumen penawaran yang menyebutkan bahwa ”pelaksanaan evaluasi sistem gugur, dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 penawaran terendah setelah koreksi aritmatik”.
Fatalnya lagi, ternyata sebelumnya sudah tersiar kabar jika PT Sarana Dwi Makmur sudah bisa dipastikan bakal menjadi pemenang lelang, sehingga mayoritas dari 53 peserta lelang lainnya mengambil sikap mundur dan tidak meneruskan, karena dianggap mubazir. Pasalnya dugaan rekayasa sudah diketahui sebelumnya.
Baca Juga: Suap Pengurusan Perkara PN Surabaya, KPK Kembali Panggil Saksi-Saksi
Untuk diketahui, penetapan pemenang lelang dengan harga penawaran Rp 7.244.000.000,- untuk 800 unit lampu LED dengan merek Philip BRP 372-155 W, merupakan nilai termahal, karena harga satuan unitnya menjadi Rp 9.055.000,- yang ternyata lebih mahal dari harga eceran di toko yang harganya di kisaran Rp 7.000.000,-.
Ketua Umum LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK), Ponang Adji Handoko mengatakan, proses pelelangan tidak lagi mengindahkan acuan spesifikasi lampu PJU kota no 12/5.BNKT/1991 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. “Ini patut diduga terjadi KKN, dan konspirasinya pada saat pembuatan dokumen perencanaan lelang,” ucapnya.
Ponang juga mengatakan jika lembaganya telah menyampaikan kasusnya via surat resmi ke sejumlah instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan Tinggi Jatim, Polda Jatim, DPRD Surabaya dan Ombudsman.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Dijebloskan ke Medaeng Karena Korupsi Jasmas, Begini Modusnya
“Kami mendapatkan respon dari LKPP, yang kemudian dikeluarkan surat kepada Inspektorat Kota Surabaya dengan no 8316/D.4.2/PENG/06/2015 yang isinya meminta agar ditindaklanjuti, namun hingga saat ini juga belum ada hasilnya, untuk itu kami akan datang ke Polda Jatim dengan tujuan melaporkan secara resmi,” tandasnya. (yul/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
