Bupati Malang saat menerima penghargaan dari Mendagri.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Bupati Malang, Sanusi, menerima Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Periode pertama bersama dengan pemerintah kabupaten lain di Indonesia, yang termasuk dalam kategori Kinerja dalam Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (5/8/2024).
Baca Juga: Kota Batu Masuk Nominasi Kota Terinovatif dalam Innovative Government Award 2024
Hal tersebut berkaitan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
Insentif ini sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi, di mana Pemkab Malang menerima alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.206.976.000,00.
Angka ini merupakan nilai yang terbesar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerahnya, sekaligus memberikan penghargaan pada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah, serta untuk memacu daerah-daerah lain agar semakin meningkatkan kinerjanya.
Baca Juga: RDP dengan DPR RI dan Mendagri, Pj Adhy Sebut Kesiapan Jatim Gelar Pilkada Serentak 2024
Dalam arahannya, Tito meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam menjaga tingkat inflasi daerah. Hal itu disebabkan kenaikan harga barang dan jasa menjadi perhatian masyarakat, selain itu ketersediaan barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan bahan pangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar.
“Semua survei menunjukkan itu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat, pertama kenaikan harga barang dan jasa, termasuk lapangan kerja," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi dan mengakui kerja keras kepala daerah dalam pengendalian inflasi daerah masing-masing lewat program program yang telah dijalankan. Menurut dia, konsistensi penajaman program dan keberpihakan anggaran untuk pengendalian inflasi daerah harus terus dimaksimalkan.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN dan Wakilnya Hadiri Rakornas Pusat 2024
Ketetapan tentang siapa saja penerima alokasi insentif fiskal didasarkan pada kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
Sementara itu, Bupati Malang menyampaikan bahwa upaya pengendalian inflasi ini tentunya merupakan wujud bekerja sama dengan seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Baca Juga: Kerja Sama Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Sowan ke Kapolri
"Bersama sama dengan masyarakat kita mengendalikan inflasi, Alhamdulillah produksi dan kebutuhan itu sudah terjaga di Kabupaten Malang, dan utamanya produksi pangan bisa surplus melebihi kebutuhan," paparnya.
“Berkaitan dengan hal ini, tentunya Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berkomitmen menjalankan amanah Pemerintah Pusat dalam mengatasi pengendalian inflasi di daerahnya , diantaranya dengan menstabilkan kebutuhan pokok di daerah dan mengintervensi secara langsung setiap persoalan yang ada,” tuturnya menambahkan. (dad/rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
