Rapat yang digelar Komisi l DPRD Kabupaten Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi l DPRD Kabupaten Pasuruan mempertanyakan serapan anggaran Bawaslu yang minim dalam gelaran pesta demokrasi November mendatang. Pasalnya, salah satu penyelenggara Pemilu itu merupakan penerima hibah dari pemerintah daerah setempat senilai Rp19 miliar.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait lambatnya serapan anggaran pengawasan Pilkada 2024, sehingga pihaknya menggelar rapat dengar pendapat dengan Bawaslu.
Baca Juga: Perombakan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan Dianggap Arogansi Kekuasaan, LSM Gabungan akan Gelar Aksi
"Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pilkada," ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Hingga saat ini, Rudi mengatakan bahwa anggaran paling banyak digunakan hanya untuk honorarium badan ad hoc sebesar dari Rp7,5 miliar (38 persen), sedangkan kegiatan lainnya masih minim digunakan.
"Saat ini hanya honorarium badan ad hoc aja 38 persen, sedangkan kegiatan lainnya masih minim digunakan," katanya.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Pasuruan Mendadak Rombak AKD, Muchlis: Catatan Buruk Sepanjang Sejarah
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto, menjelaskan serapan anggaran saat ini memang terlihat kecil karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk honorarium petugas ad hoc.
"Setelah PTPS dilantik, akan banyak kegiatan yang dilakukan. Tentu saja, hal ini akan membuat serapan anggaran meningkat secara signifikan," ucapnya.
Arie tak merinci secara detail besaran serapan anggaran dari total Rp19 miliar. Selain untuk honorarium petugas ad hoc, anggaran juga digunakan untuk kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas pengawas, dan kegiatan lainnya.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Pasuruan Hendak Rombak AKD Mendadak, Lujeng Pusaka Lihat Adanya Politik Dagang Sapi
"Ada kemungkinan anggaran untuk fasilitasi penertiban alat peraga kampanye (APK) tidak terserap seluruhnya," sebutnya.
Hal itu dikarenakan penertiban APK sebenarnya merupakan kewenangan Satpol PP Kabupaten Pasuruan. Namun, apabila OPD terkait membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dari Bawaslu, seperti panwascam atau pengawas desa/kelurahan, anggaran akan terserap.
"Termasuk advokasi dan musyawarah penyelesaian sengketa itu serapannya memang di akhir tahapan. Kalau tidak ada sengketa hasil pilkada ya tentu saja tidak terpakai," pungkasnya. (zia/par/mar)
Baca Juga: Bawaslu Kota Batu Catat 2.120 Form A yang Dihasilkan Selama Proses Pengawasan Pilkada 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
