Pj Gubernur Jatim saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menurut dia, Jatim akan menghadapi daerah dengan pemilu kotak kosong sebanyak lima daerah. Kemudian head to head dua paslon sebanyak 25 daerah, persaingan tiga paslon 6 daerah dan 2 daerah dengan empat paslon. Ini akan berdampak pada bagaimana menghadapi potensi konflik sekaligus antisipasinya.
"Kami punya 20 pj bupati/ wali kota dan 13 sebagai pjs bupati / wali kota. Jadi kantor di Pemprov ini habis, semua turun di lapangan. Ini semua untuk membackup pelaksanaan pilkada di kabupaten/ kota," katanya.
Pihaknya pun memastikan, seluruh Pj, Pjs, maupun Plt terkendali dengan baik. Pihaknya berharap, peran Pj, Pjs dan Plt dalam memastikan pilkada berjalan dengan mulus dan lancar.
"Jangan ada masalah klasik seperti netralitas ASN. Kedua penggunaan fasilitas pemerintah untuk pemilu serta potensi politik uang, serta menjaga ketersinggungan unsur SARA dan intimidasi di ruang media," sebutnya.
Terkait dengan anggaran, Adhy meyakinkan seluruh kebutuhan telah disiapkan. Dari Rp 1,08 triliun telah dianggarkan sejak 2023 sebesar Rp 600 miliar dan Rp 486 miliar tahun 2024, "Semuanya sudah aman tercukupi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik."
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto mengatakan terkait dengan kerawanan tersebut sudah menjadi PR. “Termasuk yang rawan di Madiun, ini yang terus kami upaya koordinasi. Termasuk juga saat ini ada banyak debat calon yang banyak pengerahkan masa itu juga menjadi kekhawatiran kami,” paparnya.
“Jadi saling mengihilangkan saling menyobek (APK) itu jika kami biarkan ada potensi untuk belas dendam, makanya hari ini kita kumpulkan Forkopimda di mana mereka harus siap bersinergi melaporkan sekecil apapun supaya bisa diantasipasi dan ditekan pada saat pemilu. Ini juga kondisi agak rawan pada kampanye ini karena bisa jadi ada ketersinggungan antara pendukung paslon,” paparnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
