Menteri ATR/BPN saat memberi sambutan.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sebagai rangkaian Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun ini, Kementerian ATR/BPN menggelar Talkshow Tata Ruang pada Jumat (8/11/2024). Agenda tersebut mengangkat tema ‘One Spatial Planning Policy, Kunci Sukses Pembangunan Nasional Berkelanjutan’.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengangkat 2 isu besar, yaitu One Map Policy dan One Spatial Planning Policy yang mana harus segera diselesaikan untuk mengatasi permasalahan di bidang tata ruang karena menyangkut pertumbuhan investasi di Indonesia dan pembangunan nasional berkelanjutan.
"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," ucapnya.
Ia menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.
"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," paparnya.
Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurut dia, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
