Menteri ATR/BPN saat Rakor Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status tanah yang clean and clear sebagai pintu awal masuknya investasi. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur, ia mengimbau kepada pemerintah daerah se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.
“Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang disebut Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission),” ujarnya dalam pertemuan yang diadakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025).
Ia menyebut, dengan sistem tersebut waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan lebih cepat.
“RDTR prosesnya bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan, namun jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai,” tuturnya.
Hingga saat ini, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19 persen dari target. Tercatat dari target 464 RDTR, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia.
Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37 RDTR. Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri ATR/BPN menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda.
Menurut dia, sinergi yang kuat antara kedua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” kata Nusron.
Pemda disebut Menteri ATR/BPN sebagai pihak yang memegang peran sangat strategis dalam menjalankan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, ia mengajak untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik di seluruh wilayah.
Dengan kerja sama yang baik, diharapkan sektor investasi di Jawa Timur dapat berkembang pesat, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Rakor kali ini digelar dengan tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional”.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah dan wakilnya, serta para bupati dan wali kota di Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri beserta jajaran. (afa/mar)
