Operasoional Logindo Jatim
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Ketua DPD Klub Logindo Jatim, Christin Adni Susilowati, menyampaikan sikap resmi terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan oleh pemerintah.
Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya evaluasi ulang terhadap kebijakan tersebut agar lebih proporsional, tidak menimbulkan dampak negatif bagi sektor usaha, serta tidak menghambat arus distribusi logistik yang krusial bagi perekonomian nasional.
DPD Klub Logindo Jatim menyoroti pembatasan operasional selama 16 hari (H-8 hingga H+8 Lebaran) sebagai kebijakan yang terlalu panjang dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi. Terutama dalam sektor logistik, ekspor-impor, dan distribusi barang.
"Kami memahami bahwa pemerintah memiliki niat baik dalam mengatur kebijakan ini. Namun, kami melihat adanya ketidakseimbangan dalam penerapannya yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang. Pelabuhan dan sistem logistik beroperasi dengan perhitungan per hari, sehingga pembatasan yang terlalu lama akan menyebabkan penumpukan barang, meningkatkan biaya operasional, serta memperlambat arus perdagangan nasional maupun internasional," ujar Christin Adni.
Selain itu, dampak lain dari pembatasan ini adalah meningkatnya extra cost yang tidak diinginkan bagi beberapa pelaku industri yang tergabung di bawah naungan Klub Logindo.
Seperti bagi perusahaan produsen : tidak bisa beroperasi lancarr, tidak ada omset sendang biaya THR dan gaji ke 13 tetap harus diberikan,pemenuhan janji ke customer ter-delay.
Untuk pengusaha EMKL dan Freright forwarding mengalami kebingungan siapa yang akan menanggung biaya penumpukan di pelabuhan, biaya demurage dan biaya detention yang terjadi.
Walaupun dari pihak Pelindo sudah memberikan keringan biaya, namun tetap saja extra cost ini menimbulkan gejolak siapa yang harus menganggung hal ini, kadang customer juga tidak mau menanggungnya.
Bagi pengusaha trucking, Sopir tidak bisa mendapatkan pendapatan, pengusaha tidak mendapatkan omset sedang biaya perpanjangan STNK, asuransi, cicilan tetap berjalan.
Dan berbagai dampak yang bisa ditimbulkan semakin memperburuk keadaan bagi para pengusaha yang mendukung supply chain logistik yang tetap harus memenuhi kewajiban seperti pembayaran THR karyawan, gaji sopir, dan buruh, meskipun aktivitas operasional mereka dibatasi.
"Jika kegiatan logistik dihentikan selama lebih dari dua minggu, maka bukan hanya pengusaha yang dirugikan, tetapi juga ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Sopir dan buruh tetap harus memenuhi kebutuhan hidup, sementara di sisi lain, perusahaan harus tetap menanggung biaya operasional tanpa pemasukan yang sebanding," tambah Bapak Ufung, salah satu anggota Klub Logindo Jatim.
DPD Klub Logindo Jatim menilai bahwa kebijakan ini perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi riil industri dan supply chain logistik.
Regulasi yang diterapkan secara generalisasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap sektor justru dapat menciptakan ketidakadilan dan melemahkan daya saing ekonomi nasional.
"Kami bukan menolak aturan, tetapi kami ingin kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Kami berharap ada keseimbangan antara regulasi dan keberlanjutan ekonomi, agar semua pihak dapat tetap berjalan tanpa hambatan yang berlebihan," tegas Christin Adni Susilowati.
Sebagai langkah lanjutan, DPD Klub Logindo Jatim mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga komunikasi yang positif, saling menghormati perbedaan pendapat, dan bersama-sama mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan sektor logistik dan ekonomi nasional.
Sebagai bagian dari dunia usaha, DPD Klub Logindo Jatim memilih untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi yang lebih konstruktif, bukan melalui aksi demonstrasi.
Organisasi ini berharap adanya ruang dialog yang lebih terbuka dengan pemangku kepentingan agar dapat ditemukan solusi yang lebih adil, proporsional, dan tidak menghambat sektor usaha serta tenaga kerja.
Kepada seluruh pengusaha truk yang tergabung dalam Klub Logindo, DPD Klub Logindo Jatim menghimbau untuk tetap menjalankan kegiatan ekonomi dengan menjunjung tinggi profesionalisme, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta memastikan keselamatan dan keamanan berkendara di jalan raya.
"Untuk memastikan kelancaran kegiatan operasional serta menghindari potensi gangguan, kami mengharapkan dukungan dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dinas Perhubungan beserta jajarannya dalam melakukan pemantauan dan pengamanan di lapangan," sebutnya
"Hal ini kami anggap penting agar operasional usaha kami tidak mengalami kendala yang tidak diharapkan.
Kelancaran distribusi barang harus tetap terjaga agar roda perekonomian terus berputar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, baik untuk local maupun internasional. Oleh karena itu, kami berharap adanya kebijakan yang lebih fleksibel dan solutif tanpa menghambat aktivitas logistik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional," tutupnya. (rus/van)
